e-Katalog Versi 6.0 Diluncurkan Untuk Cegah Kebocoran, Luhut Sebut Transformasi Digital Hemat Rp50 Triliun di 2024

Jakarta, tvonenews.com - Seiring dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, pemerintah juga meluncurkan katalog elektronik terbaru yakni e-Katalog Versi 6.0. Berlanjutnya transformasi digital di sektor publik ini, diharapkan bisa mendorong efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengungkapkan bahwa penggunaan e-Katalog di 2024 lalu terbukti bisa menghemat anggaran hingga Rp50 triliun. Padahal, jumlah anggaran yang dimasukkan dalam e-Katalog di 2024 lalu baru sebesar Rp253,1 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Luhut saat Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dia menyebut bahwa transformasi digital menjadi salah satu langkah nyata untuk mencapai efisiensi tersebut. Digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog, misalnya, telah membuktikan bahwa penghematan dan transparansi dapat berjalan beriringan.

“Hingga akhir 2024, transaksi melalui e-Katalog mencapai Rp253,1 triliun, dengan penghematan hingga Rp50 triliun di berbagai sektor strategis. Ini bukan sekedar angka, melainkan bentuk nyata dari pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Luhut.

Melalui kolaborasi lintas lembaga negara, pemerintah secara resmi diluncurkan e-Katalog versi 6.0. Sistem baru ini dirancang untuk menyederhanakan seluruh proses pengadaan, mulai dari pemesanan, kontrak, pembayaran, hingga pengiriman barang, dalam satu platform yang lebih terintegrasi.

Baca Juga

Pimpinan DPR Akui Keuntungan MBG Masih Sedikit Dirasakan Petani-UMKM

Bahkan, pembayaran dan pelaporan pajak akan menjadi jauh lebih mudah, memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Luhut, transformasi ini lebih dari sekadar meningkatkan efisiensi.

“Ini adalah upaya nyata untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adil. Sesuai pesan Presiden siang ini kepada kami semua, yakni memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga menghasilkan manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Luhut.

Kebocoran Anggaran

Lebih lanjut Luhut optimistis bahw dengan peluncuran e-Kalatog Versi 6.0, pemerintah akan lebih mudah untuk mencegah berbagai macam jenis kebocoran anggaran yang terjadi selama ini. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Prabowo Subianto saat menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2025.

““Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” kata Presiden Prabowo.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) 2025 ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya telah menyetujui anggaran belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

“Stabilitas, keberlanjutan, dan kehati-hatian harus terus dijaga, terutama dalam pengelolaan belanja negara. Pengendalian ekonomi harus dilakukan dengan cermat, memastikan belanja negara efisien, tanpa pemborosan,” tegas Luhut. (hsb)