Kementerian ATR/BPN: Platform Bhumi Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan bahwa platform Bhumi ATR/BPN dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja layanan publik dalam bidang pertanahan.

Herjon Panggabean, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kementerian ATR/BPN, menjelaskan bahwa Bhumi ATR/BPN telah menjadi alat penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kementerian.

"Kami mengimbau pemilik sertifikat tanah untuk memastikan data mereka sudah terdaftar di Bhumi ATR/BPN. Jika belum, mereka dapat melakukan swaplotting atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat," ujar Herjon di Jakarta, Rabu.

Kementerian ATR/BPN juga mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan platform ini serta memberikan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Belakangan ini, Bhumi ATR/BPN semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Platform ini pertama kali direncanakan pada tahun 2010 dan resmi diluncurkan pada 2012.

Bhumi ATR/BPN menawarkan data geospasial interaktif yang dapat diakses langsung oleh publik dan baru-baru ini menerima apresiasi internasional dalam pertemuan ahli geospasial di Bali.

Baca Juga

Bongkar Fakta Dobel Klaim Lahan, Menteri ATR/BPN Sebut Banyak Aset Pemerintah Masih Berantakan

"Kami ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta interaktif, alat pencarian lokasi, serta informasi geospasial," jelas Herjon.

Platform ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi akses informasi pertanahan.

Fitur Bhumi ATR/BPN dan Manfaatnya bagi Masyarakat

1. Pemeriksaan Peta Tanah: Masyarakat dapat melihat dan memverifikasi bidang tanah mereka sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

2. Zona Nilai Tanah: Memberikan informasi tentang rentang nilai tanah di suatu lokasi.

3. Pelaporan Perbedaan Data: Jika terdapat ketidaksesuaian antara sertifikat dan data di Bhumi, masyarakat dapat melapor langsung ke Kantor Pertanahan setempat atau melalui #TanyaATRBPN.

Sebelum menggunakan platform ini, pengguna akan diminta untuk menyetujui disclaimer sebagai bentuk pengingat akan pentingnya keakuratan informasi.

Selain untuk masyarakat umum, Bhumi ATR/BPN juga memberikan kemudahan bagi profesional, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengakses data spasial mengenai tata ruang dan pertanahan.

• Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Bhumi ATR/BPN untuk penetapan pajak tanah.

• Meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

• Mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. (ant/nsp)