Anggaran Program MBG Rawan, Jamintel Dorong Peran Intelijen untuk Kawal hingga ke Daerah: Agar Tetap Sesuai Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinilai perlu dikawal dari hulu ke hilir.

Pasalnya, Program MBG melibatkan anggaran yang cukup fantastis yakni hingga Rp71 triliun untuk alokasi yang masuk APBN 2025.

Untuk itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Reda Manthovani menekankan pentingnya peran intelijen dalam keberhasilan program MBG.

Hal itu disampaikan Reda saat memberi arahan kepada jajaran intelijen di pusat dan daerah dalam rangka pengawalan program MBG.

"Kita bertanggung jawab dalam mengawal dan mengamankan pelaksanaan program MBG agar tetap sesuai sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan masyarakat," kata Reda dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (31/1/2025).

Pengawalan MBG memang menjadi perhatian penting karena anggaran sebesar Rp71 triliun harus tepat sasaran pada 19,47 juta orang penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah hingga ibu hamil.

Anggaran itu mencakup Rp63,3 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,4 triliun untuk program dukungan manajemen.

Reda juga pentingnya koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, desa serta instansi terkait.

Koordinasi itu harus terus diperkuat agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan penyelewengan dalam program MBH.

Adapun penyuluhan hukum untuk masyarakat juga akan dioptimalkan agar pemahaman terkait tujuan dan manfaat program MBG semakin meningkat.

Selain pengawalan, kata Reda, Kejaksaan juga melakukan evaluasi terhadap berjalannya program ini.

Salah satu hal yang dievaluasi adalah insiden siswa di salah satu sekolah di Jawa Tengah, mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

"Menyikapi kejadian ini, aparat intelijen Kejaksaan siap mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan keamanan serta efektivitas program," ujarnya.

Sebagai upaya transparansi, Kejaksaan juga akan memanfaatkan platform digital seperti Inteliz dan Jaga Desa. Hal itu untuk memastikan implementasi Program MBG berjalan dengan baik dan dana desa yang dipakai tetap tepat sasaran. (ant/rpi)