Gara-gara AS Angkat Kaki, Indonesia Ikut Pikir Ulang Patuhi Paris Agreement

Jakarta, tvOnenews.com - Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyoroti Amerika Serikat yang menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement.

Keluarnya AS dari Paris Agreement itu setelah Donald Trump resmi menjadi Presiden AS.

Dari peristiwa itu, Hashim menilai perjanjian itu bukan hanya tidak adil bagi AS, tapi juga tidak adil untuk Indonesia.

“Kalau Amerika Serikat tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi (Paris Agreement)?” ujar Hashim, Jumat (31/1/2025).

Hashim membandingkan emisi karbon antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Amerika Serikat menghasilkan kurang lebih 13 ton karbon per kapita per tahun. 

Baca Juga

Xi Jinping: China-AS Harusnya Bermitra, Bukan Bersaing

Sedangkan, Indonesia menghasilkan 3 ton karbon per kapita per tahun.

Menurut Hashim, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran di AS yang lebih besar dibanding Indonesia, bahkan salah satu negara pencemar terbesar di dunia.

“Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?” ucap Utusan Presiden di Bidang Iklim tersebut.

Oleh karena itu, Hashim menyampaikan Indonesia masih mempelajari lebih lanjut dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Yang jelas, lanjut dia, masa depan penuh dengan ketidakpastian, utamanya soal transisi energi.

Implikasinya, Indonesia harus merencanakan program pembangunan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

“Indonesia selalu mau menjadi anak baik, the good boy. Tapi, the big boys (anak-anak besar), belum tentu jadi good boy juga, kan?” kata Hashim.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement membuat Indonesia dilema dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan.

Bahlil menyoroti tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan apabila dibandingkan dengan menggunakan energi fosil di Indonesia.

Dengan keluarnya Amerika Serikat sebagai salah satu inisiator dari Paris Agreement dan surutnya lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, Bahlil mempertimbangkan ulang nasib pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.