Dana APBN Untuk IKN Hanya Rp48,8 Triliun Hingga 2028, OIKN Sebut Investor Tetap Optimistis Bangun Ibu Kota Nusantara

Jakarta, tvonenews.com - Penurunan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata tidak menyurutkan minat investor terhadap pembangunan ibu kota baru tersebut. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono di IKN, Sabtu (1/2/2025). Dia mengomentari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp48,8 triliun periode 2025-2028. 

Meski ada penurunan dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, alokasi dana APBN untuk IKN tersebut dinilai masih dapat memberi keyakinan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.

"Hal ini terbukti bahwa minat investor yang telah meluncurkan pembangunan sudah meluas ke wilayah pengembangan (WP) 1B dan 1C, meski infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses dibangun," kata Agung.

Dia mengaku, antusiasme investor sangat besar, bisa dilihat dari beberapa WP sudah memulai peletakan batu pertama, karena kepastian anggaran APBN untuk OIKN hingga 2028 yang dapat memberikan jaminan infrastruktur memadai di seluruh KIPP hingga WP 1B dan 1C di lokasi persil investor.

Sedangkan untuk fokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, saat ini adalah sedang proses pengembangan pada WP 1A, karena di kawasan ini infrastrukturnya sudah siap.

Baca Juga

Reaksi Menkeu Purbaya soal APBN Digugat ke MK karena MBG Nyaplok Anggaran Pendidikan: Kalau Lemah Pasti Kalah

Perjanjian Kerja Sama

Lebih lanjut Agung menjelaskan, setiap investor yang melakukan peluncuran pembangunan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN.

Dalam PKS ini tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu hal penting dalam perjanjian adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan, katanya, memiliki jadwal pembangunan yang sudah dijelaskan dalam PKS, sehingga mereka akan mengacu pada tahapan jadwal yang sebelumnya telah disampaikan ke OIKN.

"Saat ini ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan pembangunan dan mulai beroperasi. Jadi semuanya berjalan sesuai jadwal," jelas Agung.

Agung menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam jadwal ini diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, yakni mulai dari desain hingga pelaksanaannya, bahkan OIKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target. (Ant)