Bamsoet Dorong Pemenuhan Rumah Saat Bertemu Menko AHY : Ada 37 Juta Keluarga Terbelit Masalah Perumahan

Jakarta, tvonenews.com - Ketersediaan rumah yang layak harus segera menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, terdapat tidak kurang dari 37 kepala keluarga (KK) yang menghadapi masalah perumahan, baik yang belum memiliki rumah maupun yg tinggal di rumah tidak layak huni (RLTH).

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai bertemu dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Senin (3/2/25).

Data terbaru menunjukan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, jelas bahwa banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Program 3 Juta Rumah

Lebih lanjut Bamsoet mengapresiasi langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah mencanangkan sejumlah program strategis, seperti Program 3 Juta Rumah, sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Program ini bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, jelas Bamsoet, jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Menurut BPS, rumah yang tidak layak huni sering kali berkolerasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan pada gilirannya menghambat perkembangan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan," pungkas Bamsoet. (hsb)