HIPMI: Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Perlu Libatkan Aparat Hukum
- Pertamina
Jakarta, tvOnenews.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menekankan perlunya peningkatan pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan aparat hukum. Hal ini merupakan salah satu strategi yang diusulkan untuk memperbaiki sistem distribusi gas bersubsidi.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira, menyatakan bahwa dalam jangka pendek, pengawasan distribusi elpiji perlu diperketat dengan dukungan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat.
“Diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli gas di pangkalan resmi,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan terhadap elpiji 3 kg. Selain itu, insentif bagi masyarakat untuk beralih ke kompor listrik dinilai sebagai solusi yang dapat dioptimalkan.
“Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Dengan cara ini, konsumsi elpiji bersubsidi dapat dikurangi secara bertahap,” jelas Anggawira.
Sementara itu, dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan agar subsidi elpiji 3 kg dialihkan langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi elpiji dinilai penting untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.
“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam distribusi elpiji bisa menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan subsidi diberikan tepat sasaran,” lanjutnya.
Sebagai organisasi yang mewadahi pengusaha muda, HIPMI menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami yakin bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, permasalahan ini dapat diselesaikan. HIPMI akan terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Anggawira.
HIPMI juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memperbaiki tata niaga elpiji 3 kg bersubsidi. Anggawira menegaskan bahwa HIPMI siap membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik.
Menurutnya, pembenahan tata niaga elpiji harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan kemungkinan menjadikan Rukun Warga (RW) sebagai sub-pangkalan distribusi elpiji 3 kg. Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan gas bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Namun, karena masih dalam tahap pertimbangan, keputusan mengenai mekanisme sub-pangkalan ini belum final. Kementerian ESDM akan terus mengkaji langkah-langkah terbaik dalam menata sistem distribusi elpiji 3 kg. (ant/nsp)
Load more