Anggaran Kemenkes Disunat Rp19,6 Triliun, Apakah Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bisa Jalan?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal pemangkasan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp19,6 triliun dari pagu anggaran Rp105,7 triliun.

Terkait pemotongan anggaran Kemenkes tahun 2025, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan melakukan realokasi dana guna kelancaran sejumlah program layanan kesehatan.

"Kita tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan, tetapi kita harus melakukan penghematan karena memang oportunitas melakukan penghematan," kata Budi di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Setelah angka tersebut ditetapkan, menteri yang akrab disapa BGS itu mengatakan pihaknya akan melihat dulu realisasi program-program selama enam bulan ke depan.

Hal itu untuk menentukan apakah tambahan anggaran untuk diperlukan atau tidak.

Sebagai contoh, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang katanya jadi prioritas Presiden Prabowo ditargetkan akan menyasar target 280 juta orang. Namun, diperkirakan bahwa realisasinya mungkin hanya 200 juta warga.

Baca Juga

Buntut Oknum Aparat Jadi Tersangka Korupsi MBG, Istana: Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu

Menurut BGS, hal itu terkait dengan beberapa hal. Misalnya, tidak mungkin seluruh warga Indonesia memanfaatkan fasilitas ini di tahun pertama karena pasti ada yang takut mengetahui hasil pemeriksaannya.

Kedua, Kemenkes optimistis dapat mencapai angka 200 juta, karena saat vaksinasi COVID-19, mereka dapat menjangkau masyarakat sebanyak itu.

Terlebih, ia menyebutkan PKG tidak bersifat wajib. Jika pada saat implementasinya ternyata yang memanfaatkan fasilitas hanya 100 juta-190 juta orang, katanya, maka anggarannya bisa dihemat.

"Jadi intinya anggaran ini, kita lihat dulu selama 6 bulan realisasinya seperti apa. Karena kalau toh pun memang ada kekurangan, dan kekurangan ini penting buat masyarakat, saya yakin Pak Presiden dan Ibu Menteri pasti akan kasih," katanya.

Efisiensi anggaran tersebut, juga sudah diperhitungkan terkait stok vaksin dan obat.

"Karena vaksin dan obat itu kan ada stock juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, 'oh sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan'," katanya.

Alasan adanya stok dua bulan, katanya, adalah karena anggaran yang diberikan baru dapat ditarik pada Maret, sehingga suplai tersebut dipenuhi hingga penarikan itu.

Pada Rabu (5/2), BGS menyebutkan bahwa salah satu hal yang dilakukan efisiensi di kementeriannya adalah terkait dengan perjalanan dinas.

Secara keseluruhan, BGS menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus untuk menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial.

Sementara untuk program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis, justru anggarannya akan disesuaikan agar bisa mencukupi kelancaran program tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Utamanya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan. (ant/rpi)