Dasco Minta Pimpinan Komisi DPR Tunda Pembahasan Efisiensi, Pemangkasan Anggaran Kementerian/Lembaga Batal? 

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga.

Penundaan rapat ini sesuai dengan Surat Nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 perihal penundaan rapat yang ditandatangani Dasco pada 7 Februari 2025.

Dasco menambahkan, apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mendapatkan anggaran rekonstruksi terbaru. 

"Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," ujar Dasco.

Hal ini turut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. Politisi PDIP itu mengatakan pihaknya mendapat surat edaran dari pimpinan DPR RI bahwa seluruh Komisi harus menunda rapat terkait efisiensi anggaran 2025.

“Iya ada pemberitahuan di group komisi,” kata Andreas saat dihubungi tvOnenews.com, Senin (10/2/2025).

Baca Juga

Bahlil Ingin Nyaleg di Pemilu 2029: Saya Enggak Mau Berpikir Seperti Ketum Partai Lain

Meski demikian, dia tidak bisa memastikan sampai kapan penundaan rapat tersebut. Andreas menuturkan rapat soal anggaran 2025 untuk kementerian/lembaga akan dilakukan setelah pihak kementerian/lembaga selesai merampungkan anggaran 2025.

“Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra (kementerian/lembaga),” ujarnya.

Sebelumnya, beredar surat pemberitahuan yang meminta Komisi I sampai Komisi XIII DPR menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran 2025. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tertanggal 7 Februari 2025.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa alasan penundaan rapat karena pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran untuk 2025.

“Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” bunyi isi surat itu.

Bagi Komisi yang terlanjur rapat membahas efisiensi anggaran bersama kementerian/lembaga, maka harus melakukan rapat kembali untuk membahas anggaran terbaru yang sudah direkonstruksi. 

“Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” kata isi surat itu. (nba)