Pertentangan Bahlil vs Luhut dari Era Jokowi sampai Prabowo: Mulai soal BBM, Tambang, hingga Starlink

Luhut bahkan menyambut langsung kedatangan Elon Musk melakukan peluncuran Starlink perdana di sela perhelatan World Water Forum ke-10, 19 Mei 2024.

Sebulan kemudian, Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM berbicara di DPR dan mengungkapkan bahwa Starlink menanamkan modalnya di Indonesia sebesar Rp30 miliar dengan hanya memiliki 3 orang karyawan.

Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya tidak terlihat dalam pembahasan teknis investasi Starlink serta perizinan berusaha yang diajukan melalui OSS tidak bertemu secara langsung dengan menteri.

Menurutnya, Starlink memang tidak menyalahi aturan yang ada di Indonesia, sehingga bisa mendapat perizinan berusaha.

"Kalau ditanya mengapa dan bagaimana, posisi kami jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis, jadi kami tidak tahu, tidak terlibat," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024).

Lebih lanjut, Bahlil kurang memahami kementerian mana yang berhubungan langsung dengan Starlink. Ia menyebut kemungkinan adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) lantaran terkait dengan satelit dan jaringan internet.

Baca Juga

Pertamina Patra Niaga Lakukan Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi per 1 Juli 2026

3. Masalah Ekspor Listrik ke Singapura

Diketahui bahwa sejak menjadi Menteri ESDM di era Prabowo, Bahlil Lahadalia telah mengkaji ulang rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura.

Pada Jumat, 21 Februari 2025, Bahlil kembali menegaskan jual beli listrik tersebut harus disertai dengan timbal balik yang lebih adil untuk Indonesia.

Ia mengungkap, Singapura berinvestasi pada sektor hilirisasi di Indonesia jika ingin membeli listrik bersih dari RI.

“Dia harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi. Ya, dia (Singapura) juga melakukan investasi bareng, dong,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM

Bahlil mempertegas,  ekspor energi hijau berupa listrik bersih dari Indonesia ke Singapura perlu disertai dengan perlakuan yang adil antara kedua belah pihak. Kata Bahlil, jika Singapura mau mendapatkan listrik bersih dari Indonesia, maka Singapura juga harus memberi manfaat lebih kepada Indonesia daripada sekadar transaksi.

Padahal, rencana itu  telah dicanangkan oleh Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) di era Presiden ke-7 Joko Widodo.