PT TRPN Siap Bayar Denda Administratif Akibat Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

• Denda administratif yang dihitung berdasarkan luas area terdampak, jenis aktivitas yang dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Jumlah denda akan ditetapkan setelah perhitungan investasi selesai dilakukan.

• Pembongkaran bangunan dan struktur yang melanggar peraturan, termasuk pagar laut yang saat ini sedang dibongkar secara mandiri oleh PT TRPN.

• Pemulihan fungsi ruang laut untuk mengembalikan kondisi ekosistem dan memastikan akses masyarakat pesisir tetap terjaga.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang dapat berdampak pada lingkungan pesisir dan ekosistem laut. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk menegakkan aturan guna menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta memastikan agar aktivitas pemanfaatan ruang laut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan lain agar mematuhi aturan dalam pemanfaatan ruang laut dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. (ant/nsp)