Rakor Bidang Polkam KADIN Indonesia, Matangkan Rencana Revisi UU No 1 Tahun 1987

"Revisi UU KADIN Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada KADIN Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor strategis, pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dan lembaga penelitian. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi berbasis riset dan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nasional dan mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, revisi UU KADIN Indonesia akan memperkuat peran KADIN Indonesia dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut data dari Kementerian UMKM, UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. KADIN Indonesia yang lebih kuat dapat menjadi fasilitator bagi UMKM membantu mereka mengakses pasar, teknologi, dan modal. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

"Revisi UU KADIN Indonesia juga penting untuk memperkuat tata kelola organisasi. Dengan pengaturan yang lebih jelas dan transparan, KADIN Indonesia dapat beroperasi dengan lebih efisien dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan good government yang merupakan salah satu prinsip utama dalam program Asta Cita," pungkas Bamsoet. (vsf)