Ketua OJK Beberkan Isi Rapat Prabowo dengan Bos-Bos Bank Himbara! Ada Hubungannya dengan Bansos

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membeberkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan empat direktur utama bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Diketahui bahwa empat bank himbara besar yakni BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri bertemu Presiden Prabowo sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025) sore.

Mahendra Siregar saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Jumat malam, mengatakan bahwa rapat tersebut membahas soal inklusi keuangan.

“Soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” ujar Mahendra dikutip Sabtu (22/3/2025).

Mahendra menjelaskan, inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) dan subsidi dapat langsung diterima oleh masyarakat yang berhak. Dengan sistem ini, distribusi bantuan akan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” tambahnya.

Baca Juga

MPR Pastikan Sidang Paripurna Pengisian Jabatan Wapres Digelar pada 2 Desember

Untuk mempercepat kepemilikan rekening bank di kalangan penerima bansos dan subsidi, Presiden meminta Himbara untuk mempercepat prosesnya. Selain melalui bank-bank Himbara, distribusi juga dilakukan melalui Kantor Pos.

“Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut membahas peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

“Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89%, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

Meski demikian, masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan edukasi lebih lanjut tentang perbankan, termasuk kepemilikan rekening dan penggunaannya.

“Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” jelasnya.

Presiden pun menginstruksikan bank-bank Himbara untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih banyak orang memahami manfaat dan risiko dari layanan perbankan.

“Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” ujar Airlangga.

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi beberapa pejabat tinggi, termasuk Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Turut hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

Selain itu, beberapa menteri turut mengikuti rapat ini, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (ant/rpi)