Tarif Trump 32% Bikin RI Kalang Kabut, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Ini untuk Selamatkan Industri Dalam Negeri

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah diminta untuk benar-benar mengambil langkah serius menyikapi kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak perlunya langkah cepat dan strategi jangka panjang agar dampak tarif Trump tersebut tidak memukul industri domestik.

Pasalnya, Ia juga melihat bahwa kondisi ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat industri lokal yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi.

Evita menyampaikan, pemerintah sebaiknya menjadikan situasi ini sebagai momen buat memperkuat sektor industri dalam negeri.

“Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Sumber :

• ANTARA

Baca Juga

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar sepanjang Semester I-2026, Berkat Perluasan Akses Pasar

Hak itu disampaikan sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Donald Trump yang diumumkan pada Rabu (2/4).

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi industri, UMKM, ekonomi kreatif, hingga pariwisata, Evita menekankan pentingnya penguatan industri nasional.

Menurutnya, caranya bisa melalui pemberian insentif bagi sektor-sektor yang terdampak tarif, peningkatan kualitas produk ekspor, dan mendorong hilirisasi supaya nilai ekspor lebih tinggi.

Evita juga menekankan perlunya terus kembangkan substitusi impor supaya kita nggak tergantung bahan baku luar negeri.

Salah satu langkah konkret yang bisa diperkuat adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang dapat menjadi tameng untuk industri lokal tetap bersaing, serta bisa membuka lebih banyak lapangan kerja.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk aktif melakukan negosiasi dan diplomasi dengan pemerintah AS.

“Kami meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

Evita juga menyarankan agar Indonesia tidak jalan sendiri. Menurutnya, forum-forum internasional seperti WTO dan ASEAN bisa dimanfaatkan untuk menekan AS agar meninjau ulang kebijakan tarif ini.

Selain itu, kerja sama dengan negara-negara yang juga terkena dampak tarif bisa membuka jalan untuk strategi bersama dan mempercepat perjanjian perdagangan bebas.

“Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa produk ekspor RI selama ini cukup bergantung pada pasar AS, khususnya untuk barang elektronik, pakaian, alas kaki, palm oil, karet dan turunannya, perabot rumah, ikan dan udang, serta makanan olahan laut.

Evita juga menyinggung dua negara lain yang jadi pasar penting ekspor nonmigas Indonesia, yaitu China dan India. 

Data dari Kemendag menunjukkan bahwa sepanjang 2024, ketiga negara tersebut menyumbang 42,94% dari total ekspor nonmigas nasional.

“Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” kata Evita.

Sebagaimana diketahui, pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengejutkan dunia dengan mengumumkan kebijakan tarif impor baru.

Dalam pidatonya, Trump mengatakan langkah ini sebagai bagian dari Liberation Day serta strategi besar untuk membebaskan ekonomi Amerika dari ketergantungan pada impor.

Semua barang impor kini dikenai tarif dasar sebesar 10 persen, tetapi negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS mendapat tarif tambahan.

Dalam aturan tersebut, Indonesia kena tarif sebesar 32%. Kebijakan ini berkaitan dengan defisit perdagangan AS terhadap RI yang pada 2024 tercatat mencapai USD14,34 miliar.

Bagi eksportir Indonesia, hal ini bukan sekadar angka di atas kertas. Pasalnya, industri tekstil, alas kaki, furnitur, karet, hingga perikanan selama ini mengandalkan pasar AS sebagai salah satu tujuan utama ekspor.

Tarif baru yang diterapkan Trump berpotensi membuat produk RI kehilangan daya saing, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang dikenai tarif lebih rendah. (rpi)