Gawat! Indonesia Bakal Hadapi Gelombang Kedua PHK Imbas Tarif Impor Trump 32%, 50 Ribu Buruh Terancam Kehilangan Pekerjaan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut Indonesia tengah menghadapi gelombang kedua PHK imbas kebijakan tarif impor 32% dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Presiden Partai Buruh itu menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah perusahaan berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK. 

Namun, dengan diberlakukannya kebijakan tarif impor Trump mulai 9 April 2025, perusahaan-perusahaan tersebut diprediksi akan terjerembab lebih dalam.

Ironisnya, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif AS tersebut. 

Dia mencatat bahwa industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang kedua PHK di antaranya, industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat, serta industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan.

"Diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang ter-PHK dalam tiga bulan pasca diberlakukannya tarif baru tersebut. Kenaikan tarif sebesar 32% membuat barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika. Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan memilih menutup operasionalnya," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Baca Juga

Anindya Tegaskan Program Magang Jadi Tameng Tekanan PHK di Masa Gejolak Ekonomi Global

Saiq Iqbal pun menyampaikan sejumlah langkah yang harus segera diambil oleh pemerintah. Pertama, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas mengantisipasi terjadinya PHK, memastikan hak-hak buruh dipenuhi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk mendorong re-negosiasi dengan Amerika Serikat. 

Usulan pembentukan Satgas PHK ini telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan mendapat respon positif.

Selanjutnya, pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengganti bahan baku dengan produk dari AS, seperti kapas, karena ini bisa membuka peluang pengurangan tarif. 

Selama ini Indonesia banyak menggunakan kapas dari China dan Brasil, padahal jika menggunakan bahan baku dari Amerika, tarif bisa lebih ringan.

Saiq Iqbal memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk perpindahan pasar dari negara-negara lain ke Indonesia. 

Sebagai contoh, ketika China kehilangan pasar ekspornya ke Amerika, maka mereka bisa membanjiri Indonesia dengan produk murah. 

Jika hal ini dibiarkan, maka pasar domestik akan dikuasai barang impor murah, industri dalam negeri tertekan, dan PHK semakin tak terhindarkan.

"Karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat. Jika tidak, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam. Pada akhirnya, hal ini hanya akan memperburuk gelombang PHK yang sudah ada," ujar dia. (nba)