Prabowo Dikabarkan Mau Reshuffle Kabinet: Menteri-menteri Bidang Ekonomi Dinilai Paling Layak, Nama Hasan Nasbi Terselip Imbas Teror Kepala Babi

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar reshuffle kabinet Prabowo-Gibran berhembus.

Reshuffle kabinet Prabowo dikabarkan akan dilakukan tak lama lagi, tepatnya setelah Lebaran 2025.

Menteri pada Bidang Ekonomi?

Isu reshuffle kabinet datang bersamaan dengan persoalan ekonomi Indonesia yang datang secara beruntun belakangan ini.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah secara bersamaan anjlok dalam beberapa waktu terakhir.

Ditambah, persoalan ekonomi itu datang bebarengan dengan kebijakan tarif impor AS dari Donald Trump.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Karena itu, menguat kabar Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi alias mereshuffle menteri-menterinya, termasuk menteri bagian ekonomi.

Analis pasar Harry Su memberikan komentar atas isu reshuffle itu.

Dalam keterangannya, Harry Su menilai reshuffle itu sejalan dengan kelemahan pasar saat ini, menandakan adanya tidak kompetensinya menteri yang terkait.

"Mengingat kelemahan pasar saat ini, Indonesia sangat menuntut agar perombakan kabinet ini dapat mendatangkan menteri baru yang cakap, kompeten, dan bebas dari moral hazard," terang dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/4/2025).

Selain menilai tepat jika isu tersebut menjadi nyata, dia juga menilai reshuffle sebaiknya dilakukan dengan segera, jika isu tersebut benar.

Hal itu lantaran kondisi yang saat ini hampir menutup semester pertama 2025.

"Harus segera dicabut karena Mei sudah dekat, dan semester pertama akan segera berakhir," kata dia.

Etika Komunikasi Juga Disorot

Melansir viva, Politisi PDIP Guntur Romli, menilai evaluasi yang dilakukan apakah itu terhadap menteri maupun kepala lembaga, bisa dilihat dari kepuasan publik pada kinerja pemerintah. Salah satu yang disorotnya adalah pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, soal teror kepala babi di Kantor Tempo.

"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," kata Guntur, Jakarta, Sabtu 5 April 2025, dikutip dari viva.

(vsf)