Legislator Minta Pemerintah Hadapi Efek Tarif AS dengan Tekan Harga Gas dan Listrik, Usul agar Ongkos Produksi Dalam Negeri Turun
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Menyoroti hebohnya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, Legislator RI menilai Pemerintah perlu mengambil langkah konkret yang strategis.
Salah satu usulan datang dari Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, yang mendorong agar pemerintah menurunkan biaya produksi industri dalam negeri.
Langkah tersebut, kata Bambang, bisa dimulai dengan menurunkan harga gas dan listrik yang saat ini masih dianggap tinggi.
Ia melihat bahwa daya saing produk ekspor Indonesia sangat bergantung pada efisiensi biaya produksi di sektor industri.
Menurutnya, upaya menekan ongkos produksi akan menjadi kunci agar Indonesia tetap kompetitif di pasar AS.
“Misalnya kita masih menginginkan pasar Amerika, tentu ongkos-ongkos produksi industri yang ada di Indonesia harus diperhatikan oleh pemerintah untuk diturunkan,” ucap Bambang dikutip dari ANTARA, Senin (7/4/2025).
Ia menyoroti bahwa biaya listrik di Indonesia relatif lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Gas juga begitu. Gas kita masih tergolong mahal, sekitar 12 dolar AS per MMBTU, kalau di Vietnam, Thailand, itu sudah sekitar 4–5 dolar AS per MMBTU,” tuturnya.
Bambang menegaskan bahwa penurunan biaya energi akan memberi ruang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di tengah tekanan tarif tinggi dari AS.
Apalagi, negara-negara lain juga menghadapi kebijakan serupa dari pemerintah AS.
“Kalau kita bisa mereduksi semua ongkos, biaya produksi yang ada di Indonesia ini, kita masih punya kesempatan untuk bersaing dengan beberapa negara itu,” kata Bambang.
Meski demikian, ia juga membuka opsi diversifikasi pasar ekspor ke luar AS.
Ia meyakini Indonesia masih memiliki peluang besar di Eropa dan negara lain, terutama karena produk dalam negeri, seperti tekstil, dinilai kompetitif dari segi harga.
“Yang terkendala, terdampak itu adalah industri tekstil, itu yang banyak kita ekspor ke Amerika. Tentu kita masih banyak market di negara lain, tidak hanya Amerika,” ucap anggota Komisi VII tersebut.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI membidangi sektor-sektor strategis seperti perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, serta sarana publikasi.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Kebijakan itu diumumkan pada 2 April 2025 dan mulai berlaku bertahap, yakni tarif umum sebesar 10% sejak 5 April 2025 dan tarif khusus berlaku mulai 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari rincian kebijakan tersebut, Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Negara-negara ASEAN lain juga ikut terdampak, antara lain Filipina 17%, Singapura 10%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Thailand 36%, dan Vietnam 46%. (ant/rpi)
Load more