Dikritik AS, Prabowo Akui Ada Kementerian Terlalu Kaku Soal TKDN, Singgung Pergantian Pemimpin hingga Reshuffle Kabinet

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui aturan soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terlalu kaku. Ia pun meminta kementerian dan lembaga untuk melonggarkan aturan tersebut. 

"Pertama soal TKDN, saya akui. Kadang-kadang ada kementerian/lembaga kita yang terlalu kaku. Sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan," ujar Prabowo dalam Program Prabowo Menjawab, dikutip Selasa (8/4/2025).

Diketahui, TKDN merupakan salah satu hal yang dipersoalkan oleh Amerika Serikat (AS) dalam penentuan tarif timbal balik impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

Prabowo menambahkan, Amerika Serikat (AS) pernah mengeluh karena aturan perizinan TKDN yang dinilai mempersulit produsen. 

"Perizinan sudah banyak kita pangkas, tapi masih kurang. Karena itu kita juga kena kemaren, Amerika mengeluh 'kamu lakukan ini terhadap barang saya'. Tapi kita koreksi diri kita. Birokrasi harus kita perbaiki dengan baik," ujar Prabowo. 

Mantan Menteri Pertahanan itu lantas menyinggung soal reshuffle kabinet dan mencopot sejumlah dirjen yang dianggap tidak beres dalam bekerja. 

Baca Juga

Hakim Agung MA Angkat Bicara soal Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN, Ingatkan 3 Rambu Hukum

"Kalau enggak beres, ganti pemimpin. Kita harus tega. Ada beberapa Dirjen yangg saya copot, ada menteri yang reshuffle karena enggak bisa kerja dalam tim. Jadi kita akan lebih kuat untuk akuntabilitas," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah membuka opsi untuk merelaksasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) ke pemerintah AS sebagai salah satu upaya untuk melobi pengenaan tarif impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, opsi itu masih dibahas oleh pemerintah lebih lengkap sebelum diberikan ke pemerintah AS. 

Apabila opsi itu nantinya diterima oleh AS, maka barang di bidang ICT yang diekspor AS ke Indonesia akan diberikan kelonggaran TKDN atau kurang di bawah 25 persen. 

"Jadi ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT, itu kita sedang kaji dan kita akan respons,” Senin (7/4/2025). (nba)