Indonesia Dapat Tambahan Kuota Penangkapan Tuna

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan forum IOTC menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola perikanan tuna yang berkelanjutan di kawasan Samudera Hindia.

"Sejak awal telah disiapkan tim delegasi RI yang akan bernegosiasi di sana dan telah mendapatkan arahan dari Bapak Menteri (Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) untuk terus memperjuangkan kepentingan perikanan Indonesia di tingkat dunia," ujarnya.

KKP akan terus memastikan bahwa kepentingan nelayan, industri, dan sumber daya perikanan nasional terlindungi dalam kerangka kerja sama internasional yang adil dan berkelanjutan.

Tambahan kuota tangkapan tuna, menurut Latif harus menjadi pendorong bagi semua pihak untuk mematuhi sistem penangkapan yang lebih berkelanjutan.

Penangkapan ikan harus terukur, demikian pula kapal dan alat tangkap wajib memenuhi standar aturan tentang cara menangkap ikan yang baik dan benar. Pelaporan yang terdata dan jelas ketelusuran serta pelaporan ikannya harus ditaati.

"Dengan demikian, kita tidak dianggap sebagai pelaku penangkapan ilegal, justru ikut menjaga ekologi dan keberlanjutan ikan di laut. Hal ini tidak akan tercapai bila semua pihak baik nelayan dan pelaku usaha tidak mendukung kebijakan pemerintah tersebut," tegasnya.

Baca Juga

Gaspol Hilirisasi Garam, KKP Bidik Stop Impor dan Swasembada 2027

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat.

Trenggono mengaku telah menggagas program-program ekonomi biru guna memastikan terjaganya kepentingan ekologi tersebut.

(ant/vsf)