Kementan Perkuat Pengawasan dan Distribusi, Harga Ayam Hidup Mulai Naik

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Pertanian (Kementan) merespons cepat kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak yang sempat berada di bawah biaya produksi. Melalui serangkaian langkah intervensi, pengawasan distribusi, dan penegakan regulasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat sekaligus menstabilkan harga di lapangan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 telah disusun sebagai instrumen penting dalam menata tata niaga unggas nasional secara berkeadilan.

"Aturan ini bukan sekadar formalitas, tapi solusi jangka panjang untuk mencegah kelebihan pasokan ayam hidup dan mendorong transformasi industri unggas ke arah yang lebih modern dan efisien," ujar Agung Suganda, Rabu, 30 April 2025.

Menurut Agung, implementasi Permentan 10/2024 yang mewajibkan pelaku usaha unggas dengan kapasitas lebih dari 60 ribu ekor per minggu memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), merupakan kunci utama untuk mendorong hilirisasi unggas dalam bentuk karkas.

“Kami telah memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah agar distribusi ayam tidak lagi menumpuk dalam bentuk hidup di pasar, tetapi dalam bentuk olahan karkas yang lebih stabil dan higienis,” jelasnya.

Terkait harga ayam hidup yang sempat jatuh ke kisaran Rp13.000 per kg, Kementan telah melakukan sejumlah langkah intervensi. Di antaranya adalah pengendalian produksi day old chick (DOC) final stock, pengaturan afkir indukan, serta mendorong perusahaan integrator, pembibit, pabrik pakan, dan importir bahan baku pakan untuk menyerap ayam hidup dari peternak mandiri berukuran di atas 2,4 kg dengan harga minimal Rp17.000 per kg berat hidup.

Baca Juga

Kadin Dorong Pengusaha Lokal Genjot Produksi Telur untuk MBG, Bisa Butuh 480 Juta Butir per Bulan

Selain itu, Kementan juga menerbitkan surat edaran yang melarang peredaran telur tetas (hatching egg) sebagai telur konsumsi, guna menegakkan ketentuan dalam Permentan 10/2024. Larangan ini bertujuan untuk mencegah efek psikologis pasar yang dapat menekan harga telur konsumsi. Kebijakan ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kembali membaiknya harga telur ayam ras  ditingkat peternak di daerah sumber telur, yang sempat mengalami penurunan paska lebaran kemarin.

Agung menegaskan bahwa upaya ini tidak lepas dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.