Fakta-Fakta Mencengangkan di Balik Kasus Korupsi Kredit PT Sritex: Kerugian Negara Capai Rp692 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com — Kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) kembali mengguncang publik. Perusahaan tekstil raksasa nasional ini terseret dalam skandal besar yang melibatkan petinggi bank pemerintah dan daerah. 

Tak hanya soal angka yang fantastis, kasus ini membuka tirai praktik perbankan yang sarat pelanggaran serta ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.

Berikut ini deretan fakta menarik dan mengejutkan dari kasus korupsi yang menjerat PT Sritex dan menyeret tiga pejabat tinggi sebagai tersangka.

1. Nilai Kredit Mencapai Triliunan, Namun Tak Sesuai Peruntukannya

Total nilai kredit yang dikucurkan kepada PT Sritex mencapai Rp3,58 triliun hingga Oktober 2024. Kredit ini berasal dari berbagai bank pemerintah, termasuk Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI, serta sindikasi bank besar seperti Bank BNI, BRI, dan LPEI.

Namun, yang mencengangkan adalah penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, justru dialihkan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif. Akibatnya, kredit tersebut menjadi macet dengan status kolektibilitas 5, dan negara harus menanggung kerugian besar.

Baca Juga

bank bjb Borong Dua Penghargaan OJK di Puncak Hari Indonesia Menabung 2026

2. PT Sritex Cuma Berperingkat BB-, Tapi Tetap Dapat Kredit Jumbo

Salah satu kejanggalan paling menonjol adalah peringkat kredit PT Sritex yang hanya BB-, yang berarti memiliki risiko gagal bayar tinggi. Dalam praktik perbankan yang sehat, pemberian kredit tanpa jaminan hanya boleh diberikan kepada perusahaan dengan peringkat A atau lebih tinggi.

Namun, faktanya, pihak perbankan tetap mengucurkan dana jumbo meski syarat dasar tidak terpenuhi. Hal ini menyalahi prinsip 5C dalam perbankan: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

3. Dua Petinggi Bank dan Direktur Sritex Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini:

• ZM: Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020

• DS: Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank BPD Jabar-Banten tahun 2020

• ISL: Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022

Mereka diduga kuat memberikan dan menerima fasilitas kredit secara melawan hukum, tanpa melalui analisa dan verifikasi memadai, serta tidak mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan.