Bahlil Duga Ada yang Sengaja Bikin RI Impor BBM Terus, Ada 301 Proyek Migas Mangkrak: Ini by Design

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa keterlambatan pengembangan blok minyak dan gas bumi (migas) bukan semata-mata persoalan teknis.

Ia curiga, keterlambatan plan of development (POD) sejumlah wilayah kerja migas terjadi karena ada pihak tertentu yang sengaja menghambat.

Dalam sebuah forum energi yang digelar di Jakarta, Senin (26/5/2025), Bahlil blak-blakan mengatakan bahwa kondisi ini membuat RI semakin bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, ketergantungan impor Migas bisa jadi merupakan hasil dari skenario yang disengaja.

“Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada? Atau sengaja diturunkan agar impor terus? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design,” kata Bahlil di hadapan peserta forum.

Ia menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki hampir 40 ribu sumur minyak dan gas. Namun, dari jumlah tersebut, yang tergolong produktif tidak sampai separuhnya atau hanya sekitar 20 ribu sumur.

Baca Juga

Optimis PNBP Sektor Minerba dan Migas Lampaui Target, Bahlil: Pasti Akan Lebih!

Padahal, lanjutnya, pemerintah telah menerbitkan izin pengelolaan wilayah kerja bagi para kontraktor migas. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses produksi dan mengoptimalkan potensi migas nasional.

Namun kenyataannya, kata Bahlil, masih terdapat 301 hasil eksplorasi migas yang belum memasuki tahap POD.

“Ternyata kita sudah punya 301 hasil eksplorasi yang belum POD. Ini dibuat mundur-mundur,” ujarnya.

Terkait hal ini, Kementerian ESDM menyatakan siap mengevaluasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak segera menindaklanjuti wilayah kerja yang sudah diberikan.

Jika perlu, pemerintah akan menarik kembali wilayah kerja tersebut dan menyerahkannya kepada kontraktor lain yang lebih siap.

Dengan strategi ini, Bahlil berharap produksi migas nasional dapat ditingkatkan secara signifikan guna menekan volume impor BBM, khususnya dari Singapura.

“Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design. Hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh yang tidak mengatakan ini tidak by design,” tambahnya.

Sebelumnya, Bahlil juga mengungkapkan adanya 10 wilayah kerja migas yang sudah berada dalam tahap POD, namun tidak menunjukkan perkembangan berarti alias mangkrak. Mayoritas dari blok-blok tersebut berada di wilayah laut (offshore).

Kesepuluh wilayah kerja mangkrak itu sebenarnya menyimpan potensi investasi mencapai 1,8 miliar dolar AS. Adapun kapasitas produksi yang bisa dihasilkan diperkirakan sebesar 51,35 juta barel minyak atau sekitar 31.300 barel per hari. Selain itu, juga terdapat cadangan gas sekitar 600 BCF.

Bahlil turut menyampaikan bahwa terdapat 17 wilayah kerja migas lainnya yang juga telah masuk tahap POD, namun mengalami penundaan waktu onstream.

Padahal, estimasi produksi dari 17 wilayah tersebut terbilang besar, yaitu sekitar 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas.

Dugaan Menteri ESDM itu tentu perlu diusut mengingat perlunya pembenahan tata kelola sektor migas demi mempercepat realisasi POD dan menurunkan ketergantungan impor energi.

Jika dugaan adanya desain ketergantungan impor Migas ini benar, maka pemerintah harus segera mengambil langkah tegas agar ketahanan energi nasional tidak terus dipermainkan mafia. (ant/rpi)