Ribuan Buruh dan Pensiunan PT Pos Indonesia akan Geruduk Istana dan DPR, Tuntut Masalah BPJS Kesehatan hingga Tagih Janji Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB), bersama ribuan pensiunan PT Pos Indonesia, akan menggelar aksi besar-besaran turun ke jalan pada Selasa, 3 Juni 2025.

Mereka berencana menggelar unjuk rasa secara serentak di dua lokasi strategis, yakni di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Aksi ini digalang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja dan pensiunan.

Para peserta aksi berasal dari berbagai kota di wilayah Jabodetabek. Mayoritas merupakan pekerja mitra dan pensiunan PT Pos Indonesia yang menilai hak-hak mereka diabaikan oleh perusahaan maupun negara.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan dalam aksi ini.

Pertama, massa aksi mendesak agar penghapusan sejumlah tunjangan untuk pensiunan PT Pos dibatalkan. Tunjangan yang dimaksud meliputi Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan Uang Duka.

Baca Juga

Demo Hari Ini 11 Februari 2026: Ribuan Personel Kawal Aksi Unjuk Rasa Perkumpulan Guru Madrasah di Gedung DPR

“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).

Kedua, massa menuntut dihapuskannya sistem kemitraan di PT Pos Indonesia. Sistem ini dianggap hanya menjadi celah perusahaan untuk menghindari kewajiban formal kepada para pekerja.

“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern,” kata Iqbal.

“Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos," sambungnya.

Ketiga, para pengunjuk rasa juga menyuarakan penolakan terhadap sistem outsourcing serta sistem Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Mereka menilai keduanya sama-sama merugikan pekerja, baik dari sisi keamanan kerja maupun kualitas layanan kesehatan.

“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, seruan penghapusan outsourcing ini juga menjadi bagian dari komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto.