APNI Pasang Badan untuk PT Gag Nikel: Sudah Taat Aturan dan Ramah Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menegaskan bahwa PT Gag Nikel telah memenuhi seluruh syarat legal dan teknis sebagai perusahaan tambang yang ramah lingkungan dan beroperasi jauh dari kawasan konservasi di Pulau Gag, Raja Ampat.

Penegasan itu disampaikan Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyusul maraknya tuduhan kerusakan alam akibat tambang nikel di media sosial.

“Kami sudah verifikasi. PT Gag jauh dari kawasan konservasi dan sudah menjalankan kaidah-kaidah pertambangan sesuai regulasi,” tegas Meidy, saat dihubungi media, Selasa (10/6/2025).

Meidy menyebut PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam merupakan anggota resmi APNI dan telah mengantongi pengakuan seperti Good Mining Practice serta penghargaan Proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia menyayangkan adanya informasi menyesatkan yang beredar, termasuk video dan foto yang diduga manipulatif.

“Sekarang ini sulit membedakan mana yang asli, mana yang manipulasi. Faktanya, tidak seperti yang digambarkan di media sosial,” ujarnya.

Tak hanya itu, Meidy menyinggung insiden aktivis lingkungan yang berteriak dalam forum konferensi internasional menuding adanya kerusakan lingkungan di Papua. Setelah ditelusuri, kata Meidy, orang tersebut ternyata bukan berasal dari Papua.

Baca Juga

Elektrifikasi Tambang Indonesia, 18 Truk Listrik Sudah Beroperasi di Kaltim

“Yang berteriak itu ternyata orang Sumatera Utara. Ini bentuk pembelokan isu,” katanya.

Terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang oleh Kementerian ESDM, Meidy menegaskan bahwa tidak satu pun dari perusahaan tersebut merupakan anggota APNI.

“Yang empat itu memang bukan anggota kami. Kami masih cek kelengkapan dokumen-dokumennya. Tapi yang pasti, PT Gag bukan bagian dari mereka dan sudah terverifikasi sejak lama sebagai anggota kami,” jelas Meidy.

Ia memandang pencabutan IUP oleh pemerintah sebagai momentum untuk memperbaiki koordinasi antar instansi. Menurutnya, banyak perusahaan tambang sudah mengantongi IUP dari Kementerian ESDM, tetapi terhambat oleh terbatasnya kuota Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan.

“Kadang provinsi dan pusat juga tidak nyambung. Akhirnya pengusaha dirugikan, negara pun bisa kehilangan potensi pendapatan,” ucapnya.

APNI pun berharap pemerintah menciptakan ekosistem regulasi yang sinkron antar lembaga, demi menjamin kepastian berusaha tanpa mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang memutuskan pencabutan IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat: PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Langkah ini diambil karena keempatnya beroperasi di kawasan geopark yang harus dilindungi.

“Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi empat perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden.

Ia menambahkan, empat perusahaan tersebut mendapat izin sebelum kawasan geopark ditetapkan, sementara kini Presiden ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia.

“Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut,” tandas Bahlil. (agr/rpi)