Iming-iming Margin Minyak Jelantah MBG, Kepala BGN: Lumayan, Bisa Diekspor dan Jadi Bioavtur

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap bahwa minyak jelantah bekas Makan Bergizi Gratis (MBG) dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menguntungkan pengusaha.

“Jadi yang menjadi pengusaha itu bisa dapat margin dari pembelian (minyak jelantah) dari SPPG,” kata Dadan, kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Salah satunya yakni menurut Dadan, minyak jelantah bisa diekspor hingga diolah menjadi bioavtur.

Iming-iming Dadan itu disertai alasan bahwa beberapa penerbangan internasional telah mewajibkan satu persennya menggunakan bioavtur.

“Dan ini kalau ada satu pengusaha yang menghubungkan satu kabupaten, minyak jelantah kemudian bisa ditampung, dan kemudian bisa diekspor. Atau bisa dijual untuk bioavtur. Karena beberapa penerbangan internasional kan mewajibkan minimal 1 persen menggunakan bio-avtur. Dan itu lumayan,” terang Dadan.

Sementara itu Dadan mencatat, satu SPPG setiap bulannya mengkonsumsi kurang lebih 800 liter minyak goreng. 

Baca Juga

BSKDN Kemendagri Perkuat Strategi Percepatan MBG di Daerah 3T

Kemudian menurut Dadan, minyak jelantah ini lebih baik ditampung daripada dibuang. 

“Dan 71 persennya menjadi jelantah artinya sekitar 550 liter. Dan ini ditampung oleh pembeli dan rata-rata harganya sekitar Rp7.000. Jadi lumayan lahir 1 entrepreneur yang bisa mengambil minyak jelantah dari SPPG,” ujar Dadan.

“SPPG itu daripada minyak itu dibuang, lebih baik ditampung, dan kemudian menjadi pendapatan baru untuk SPPG. Dan itu tidak dibukukan karena itu termasuk barang yang sudah selesai,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (disingkat BP Taskin) bersama Badan Gizi Nasional menargetkan akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa pelaksanaan ini dilakukan dalam rangka mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia.

“Kita hari ini akan menandatangani MoU dengan BGN, kami badan percepatan pengatasan kemiskinan bermaksud bekerja sama dengan BGN, khusus di tempat-tempat kantong kemiskinan berada,” jelas Budiman, di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Sementara itu Budiman menuturkan, nantinya SPPG ini akan dibangun di wilayah Lampung Barat, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.

“Tirik-titiknya di pulau Mentawai itu pulau terpencil bagian dari Sumatera Barat, di Kabupaten Lampung Barat ada sekitar 20 titik, di Buol Sulawesi Tenggara, di Jawa Barat juga ada di Kuningan. Kami kemarin sudah melakukan kunjungan ke Kuningan, Ponorogo, Cilacap, Brebes, gunung segala macam khusus wilayah-wilayah yang paling susah itulah kita masukin,” ucap Budiman.

Kemudian Budiman mengungkapkan, nantinya SPPG ini akan menyasar anak-anak sekolah hingga ibu hamil di daerah 3T.

“Anak-anak sekolah di daerah 3T, ibu-ibu hamil di daerah 3T, anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di kantong-kantong kemiskinan. Yang mana butuh ada treatment khusus. Tapi intinya kami ingin memastikan bahwa khusus untuk kantong-kantong kemiskinan dan 3T, BP Taskin akan menjadi mitra yang strategis dengan Pemda,” kata Budiman. (ars/rpi)