Dividen BUMN Belok ke Danantara, Sri Mulyani Putar Otak untuk Tambal Rp80 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan sedang putar otak untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor selain dividen BUMN.

Mau tak mau, upaya alternatif harus dicari menyusul adanya kebijakan pengalihan sebagian besar setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Danantara.

"Untuk PNBP dari target APBN sebesar Rp513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp477,2 triliun. Ini karena Rp80 triliun dividen yang seharusnya masuk ke APBN sekarang diserahkan ke Danantara," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Dengan proyeksi tersebut, realisasi PNBP hanya akan mencapai sekitar 92,9 persen dari target.

Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menekan dampak dari berkurangnya setoran dividen tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah menargetkan hanya separuh dari potensi kehilangan pendapatan yang benar-benar terjadi.

Sisanya ditutupi dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru.

Kemenkeu masih bisa mengandalkan pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA), layanan kementerian/lembaga, dan kontribusi Badan Layanan Umum (BLU). Diversifikasi ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan fiskal.

“Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” tuturnya.

Meskipun setoran dividen ke APBN berkurang, Sri Mulyani menilai kehadiran Danantara tetap strategis. 

Badan tersebut diharapkan mampu menarik investasi dalam jumlah besar ke sektor-sektor bernilai tambah dan berdampak luas terhadap perekonomian.

Melalui strategi optimalisasi dari berbagai lini PNBP, pemerintah tetap menjaga agar ketahanan fiskal tidak bergantung pada satu sumber utama.

Direktur Penyusunan APBN DJA Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan potensi dari sektor lain untuk menambal kekurangan akibat berkurangnya dividen.

Beberapa sektor yang menjadi fokus adalah SDA nonmigas, layanan dari kementerian dan lembaga, serta penerimaan dari BLU. Ia menambahkan, capaian dari sektor-sektor ini menunjukkan tren positif.

“Nah, otomatis dengan adanya penerimaan dari PNBP yang lain, ini paling tidak bisa mengurangi dividen yang seharusnya masuk, terus enggak jadi masuk,” jelasnya.

Rofyanto mengungkapkan, realisasi pendapatan dari BLU pada semester I 2025 bahkan melampaui target, yakni sebesar Rp30 triliun.

Hal serupa juga terjadi pada PNBP K/L yang menunjukkan peningkatan kinerja.

“PNBP-PNBP K/L, kemudian BLU-BLU, itu kan ternyata penerimaannya meningkat, jadi lebih tinggi dari yang ditargetkan di APBN. Jadi otomatis kan bisa menutup yang tadi shortfall dari yang dividen BUMN,” ungkap Rofyanto.

Hingga pertengahan tahun, total PNBP yang telah terealisasi mencapai Rp222,9 triliun atau sekitar 43,4 persen dari target.

Capaian ini terdiri dari SDA nonmigas Rp55,5 triliun, SDA migas Rp47,2 triliun, PNBP lain seperti hibah dan hasil produk pendidikan Rp68,1 triliun, serta dari BLU sebesar Rp40,3 triliun.

Adapun setoran dividen BUMN yang masuk melalui pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) tercatat baru mencapai Rp11,8 triliun.

Kebijakan pengalihan dividen ke Danantara membawa konsekuensi fiskal yang tak kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu kerja keras lagi untuk optimalisasi dari berbagai lini penerimaan guna menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. (ant/rpi)