Hadapi Efek Tarif Trump, Sri Mulyani Jajaki Peluang Dagang dengan Kanada: Ada Rencana Diversifikasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai menjajaki kerja sama dagang baru dengan Kanada.

Langkah itu diambil sebagai antisipasi terhadap potensi dampak kebijakan tarif dan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump.

Di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Afrika Selatan, Sri Mulyani mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne.

Momen tersebut dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Sri Mulyani membeberkan, dirinya dan Champagne membahas perkembangan ekonomi global dan membuka ruang kolaborasi baru yang menguntungkan kedua negara.

"Topik utama perbincangan kami adalah tantangan perdagangan yang dihadapi Indonesia dan Kanada sebagai dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, dikutip Sabtu (19/7/2025).

“Saya dan Mr. Champagne juga menjajaki peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk rencana diversifikasi perdagangan Kanada yang melirik Indonesia sebagai salah satu mitra potensial,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, dibahas pula kemungkinan peningkatan ekspor produk pertanian Kanada ke pasar Indonesia.

Selain itu, kedua negara berupaya memperkuat kerja sama di sektor energi dan membuka pintu investasi Kanada dalam proyek infrastruktur strategis di Indonesia.

Sri Mulyani menyebutkan, komitmen bersama untuk mempererat hubungan ekonomi menjadi landasan bagi kemitraan yang lebih sinergis dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan mendukung stabilitas serta keterbukaan ekonomi kedua negara.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tengah menyikapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang telah mengumumkan mengenakan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk asal Indonesia.

Dalam kesepakatan yang disampaikan sebelumnya, Indonesia juga disebutkan akan membeli komoditas dari AS, termasuk energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, dan 50 unit pesawat Boeing.

Namun, Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan agar sejumlah komoditas unggulan nasional bisa mendapatkan pembebasan tarif, khususnya untuk produk yang sangat dibutuhkan AS dan tidak diproduksi secara domestik.

Terkait pembebasan tarif bagi produk asal AS, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa tidak semua produk AS otomatis bebas tarif bea masuk ke Indonesia.

Meskipun ada kesepakatan nol persen tarif untuk sebagian besar komoditas, sejumlah produk tetap dikenakan bea masuk dan pembatasan.

Ia merinci bahwa dari total 11.552 pos tarif dalam sistem Harmonized System (HS), sekitar 11.474 pos atau setara 99 persen produk AS mendapatkan fasilitas pembebasan tarif.

Namun, ada sebagian kecil produk yang tetap dianggap sensitif dan tidak diberikan perlakuan bebas tarif.

Lebih lanjut, Susiwijono menjelaskan bahwa kebijakan tarif 0 persen untuk sebagian besar produk AS sejatinya bukan hal baru

Sebelum kesepakatan dengan Trump, sebanyak 40 persen dari produk AS yang masuk ke Indonesia sudah menikmati tarif nol persen. (rpi)