Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Diragukan, Istana: Pemerintah Jujur Soal Data!

Jakarta, tvOnenews.com – Data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menuai sorotan. Meski BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,12%, sejumlah pihak meragukan validitas data tersebut. Namun, Istana membantah adanya manipulasi dan menegaskan bahwa pemerintah bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan data resmi kepada publik.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi fakta. Jika ekonomi melambat, maka akan dikatakan melambat. Jika tumbuh, maka akan disampaikan secara terbuka.

“Pemerintah itu jujur-jujur saja loh kalau mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik,” tegas Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

Bukti Konsistensi Data Ekonomi

Hasan menjelaskan bahwa selama tiga kuartal terakhir sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat, data yang dirilis menunjukkan adanya dinamika yang alami—naik dan turun.

• Kuartal IV 2024: Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%

• Kuartal I 2025: Pertumbuhan menurun menjadi 4,87%

• Kuartal II 2025: Kembali meningkat menjadi 5,12%

Baca Juga

Presiden Prabowo Lakukan Video Call Bersama Ubed Cs Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Medali Emas Pertama Asian Games 2026

"Kuartal I 2025 itu turun, dan tetap diumumkan secara terbuka. Pemerintah tidak menutup-nutupi, bahkan tetap menyampaikan secara apa adanya. Ini bukti bahwa kami konsisten dan jujur," ujar Hasan.

Menurutnya, tuduhan bahwa pemerintah merekayasa data tidak berdasar karena semua angka pertumbuhan yang diumumkan berasal dari BPS, lembaga statistik resmi negara, dan dirilis dalam suasana transparansi penuh.

Tidak Ada Manipulasi, Semua Berdasar Data

Hasan menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap data resmi negara. Ia juga menyoroti bahwa setiap publikasi statistik ekonomi dilakukan oleh BPS yang memiliki metodologi dan standar internasional.

“Semua dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi, kalau turun ya kita bilang turun, kalau naik ya kita bilang naik,” kata Hasan menutup pernyataannya. (nsp)