Komisi X DPR Nilai Anggaran MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai pos anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak mengganggu anggaran pendidikan lainnya.
Dia menjelaskan alokasi anggaran untuk MBG sudah disesuaikan pemerintah dan tidak mengambil pos-pos pada anggaran pendidikan yang lain.
“Kalau dilihat dari postur terbaru, sudah ada penyesuaian,” tegas Lalu kepada tvOnenews.com, Rabu (27/8/2025).
Lalu menuturkan alokasi anggaran untuk MBG berdasarkan RAPBN 2025 senilai Rp223 triliun untuk 82,9 juta orang. Kemudian, untuk kepentingan pendidikan yang lain seperti revitalisasi sekolah hingga kesejahteraan guru telah ditetapkan tanpa ada pemangkasan.
“MBG khusus untuk siswa tetap dianggarkan sekitar Rp211 triliun lebih, dan pemerintah juga sudah anggarkan untuk kepentingan pendidikan lainnya, kesejahteraan guru, revitalisasi sekolah dan lain-lain juga sedang disiapkan anggarannya,” jelasnya.
- Istimewa
Dikutip dari website Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan tahun 2026 rencananya dianggarkan sebesar Rp757,8 triliun. Jumlah ini naik 9,8 persen dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp690 triliun.
Dari total tersebut, sebesar Rp301,2 triliun akan dialokasikan untuk program bantuan dan beasiswa, termasuk KIP Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa tingkat SD, SMP, dan SMA.
Kemudian, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebesar Rp25 triliun untuk pembiayaan 4.000 mahasiswa, kegiatan riset, serta program pendidikan strategis lainnya. Dan, program MBG sebesar Rp223 triliun untuk 82,9 juta orang.
Sementara, anggaran untuk tenaga pendidik terjadi peningkatan menjadi Rp274,7 triliun. Hal ini meliputi berbagai tunjangan profesi dari Tunjangan Profesi Guru Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan Profesi Dosen Non-PNS sebesar Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
TPG ASN Daerah sebesar Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp120,3 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp150,1 triliun untuk peningkatan dan perawatan fasilitas pendidikan serta operasional sekolah dan kampus.
Di antaranya Program Sekolah Rakyat sebesar Rp24,9 triliun dengan rincian Rp20 triliun untuk pembangunan 200 lokasi dan Rp4,9 triliun untuk operasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa.
Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi Madrasah dan Sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah.
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp9,4 triliun untuk 201 PTN dan lembaga pendidikan tinggi, dan pembangunan Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun untuk 9 lokasi. (saa/rpi)
Load more