Kopema Tuding MRT Main Politik Kotor, Izinkan Pedagang Blok M Hengkang Serentak: Ini Politisasi MRT Singkirkan Koperasi di Blok M

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema), Sutomo, menuding PT MRT Jakarta memainkan politik kotor untuk menyingkirkan koperasi dari pengelolaan area perdagangan District Blok M, Jakarta Selatan.

Ia bahkan menyebut Gubernur DKI Jakarta ikut salah langkah karena menuding koperasi tak bisa diajak kerja sama.

“Kalau ini permainan MRT, ini adalah politisasi menyingkirkan koperasi dari Blok M Mall. Jadi ini politik kotor dari MRT, sampai Gubernur (Pramono Anung) salah membuat statement katanya koperasi tidak bisa diajak kerjasama. Duh, koperasi ini jangankan menaikkan, berpikir menaikkan saja tidak. Yang menaikkan semuanya itu dari MRT,” kata Sutomo saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (4/9/2025).

Sutomo menegaskan bahwa pihaknya justru menalangi pembayaran pedagang ke MRT. Ia menyebut, pada Kamis (28/8/2025) lalu dirinya telah membayar seluruh kewajiban pedagang sebesar Rp259 juta dengan menggunakan dana pinjaman koperasi.

“Hari Kamis saya bayar kewajiban semua pedagang yang saya bilang dia dua bulan belum bayar tadi. Itu saya bayar, saya pinjemin dulu dari (dana) koperasi Rp259 juta. Setelah saya bayar, tanda bukti saya bawa ke kantor MRT, saya menandatangani MoU untuk pengelolaan Plaza 2 satu pintu,” tegas Sutomo.

Namun, lanjut Sutomo, hanya dua hari berselang muncul kejadian mengejutkan. Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, sejumlah pedagang keluar dari Blok M District secara serentak.

Baca Juga

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Menurutnya, hal ini diizinkan langsung oleh pihak MRT, meski satpam sudah diperintahkan oleh Sutomo untuk menahan pergerakan tersebut.

“Lalu hari Sabtu, malam Minggu, pedagang keluar semua tanpa izin. Ini diizinkan sama MRT karena formnya dikeluarkan oleh MRT. Formnya dikeluarkan oleh MRT. Satpam-satpam yang bertugas di sana saya kasih mandat, saya kasih perintah, tolong satu pun (pedagang) gak boleh keluar. Tapi ini dari MRT mengizinkan mereka keluar. Jadi satpam pun berusaha mempertahankan sehingga satpam yang bertugas dua orang saat itu kena SP (Surat Peringatan) oleh MRT. Nah itu bukti, Mas. Itu bukti,” jelasnya.

Sebelumnya, para pedagang kuliner Blok M District mengaku terjebak dalam pembayaran ganda. Mereka mengklaim sudah menyetor uang sewa kepada Kopema sejak Januari, namun MRT menyebut tidak ada setoran yang dibayarkan Kopema.

Akibatnya, listrik kios dipadamkan, freezer penuh bahan makanan terancam rusak, dan pedagang tetap diminta membayar kembali agar usaha bisa berjalan. Usai dibayar, Kopema pun kembali menagihkan biaya sewa bulan Juli dan Agustus, yang di mana tarifnya dinilai tidak masuk akal.

Kebingungan itu membuat sekitar 20 pedagang memilih angkat kaki secara serentak dari Blok M District. Mereka menilai beban ganda ini merugikan dan tak sanggup lagi diteruskan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun tangan merespons keluhan pedagang UMKM yang meninggalkan kios di Blok M District, Jakarta Selatan, akibat tarif sewa yang dinilai mencekik.

Pram mengungkapkan, pengelolaan kios di kawasan tersebut melibatkan kerja sama antara MRT Jakarta dengan salah satu koperasi. Namun, tarif sewa yang dipungut ternyata melebihi batas aturan yang telah ditentukan.

“Memang ada kerja sama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerja sama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu,” kata Pram kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Atas kondisi itu, Pramono menegur langsung Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat. Ia menegaskan kerja sama yang merugikan pedagang kecil lebih baik dihentikan.

“Sehingga dengan demikian saya sudah menegur dirut MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan,” tegasnya. (agr/rpi)