Mentan Gugat Tempo Rp200 Miliar Gara-gara Berita Beras, Begini Kronologi dan Dasar Gugatannya: Mediasi Gagal

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggugat PT Tempo Inti Media Tbk sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan dengan sampul berjudul "Poles-poles Beras Busuk" yang diunggah melalui media sosial pada 16 Mei 2025.

Produk visual itu dibuat untuk mempromosikan artikel berjudul “Risiko Bulog setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah” di tempo.co.

Namun artikel tersebut diklaim tidak memuat informasi fakta yang mendukung pernyataan negatif dalam judul poster/motion graphic.

Kepala Biro Hukum Kementan RI, Indra Zakaria Rayusman, menyebut hal itulah yang menjadi dasar gugatan terhadap Tempo.

"Tak heran jika di kolom komentar unggahan tersebut  bermunculan komentar negatif. Sebagian bernada kebencian terhadap Kementan dan Menteri Pertanian, tanpa ada moderasi dari pihak Tempo," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).

Kementan sempat mengadukan karya Tempo itu ke Dewan Pers dan dinyatakan bahwa poster/infographic Tempo itu melanggar Kode Etik Jurnalistik yang diputuskan lewat  Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) nomor 3/PPR-DP/VI/2025.

Baca Juga

SPBU Khusus Petani Pertama di Indonesia Diresmikan di Merauke, Perkuat Dukungan BBM Subsidi untuk Produksi Pangan Berkelanjutan

Keberatan itu diterima Dewan Pers sehingga dibuatlah lima poin rekomendasi, empat untuk Tempo. Antara lain, mengubah judul, mengganti poster, memoderasi konten poster edisi 16 Mei 2025, dan meminta maaf.

Rekomendasi tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Tempo paling lambat 2 x 24 jam setelah diterimanya PPR. Hasil tindak lanjut oleh Tempo harus dilaporkan ke Dewan Pers paling lambat 3 x 24 jam.

"Kementan menilai Tempo belum seluruhnya melaksanakan putusan PPR Dewan Pers sehingga melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers," tutur Indra Zakaria Rayusman.

Gugatan Perdata, Bukan Pidana

Kementan akhirnya mengajukan gugatan perdata terhadap Tempo karena merasa tidak melihat itikad untuk memperbaiki kekeliruan yang dimaksud.

Indra Zakaria menyebut bahwa upaya ini dilakukan tanpa bermaksud memidanakan jurnalis atau membungkam media, melainkan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran etika yang telah dinyatakan dalam penilaian Dewan Pers.

Kuasa Hukum Mentan Amran, Chandra Muliawan dalam sidang pembacaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/9), menyebut bahwa Kementan dan Amran merasa dirugikan secara immaterill.

"Oleh karena itu, wajar bila penggugat mengajukan tuntutan secara immateriil sebesar Rp200 miliar," kata kuasa hukum Mentan, dikutip dari Antara.

Dalam sidang itu, dia menyebutkan Kementan mengalami kerugian immateriil akibat pemberitaan yang dinilai berdampak pada menurunnya kinerja kementerian dan petani itu.

Pemberitaan Tempo juga dinilai mengganggu program dan kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah, dan berdampak pada nama baik Kementerian Pertanian di tengah kepercayaan publik.

"Atau apabila jumlah tersebut dianggap tidak pantas, hakim berwenang menentukan berapa sepantasnya," ucap Chandra.

Kemudian, kerugian lainnya, yakni material, yang berarti penggugat harus mencari dan mengumpulkan data-data terkait pemberitaan media dan rapat kegiatan pertemuan berkaitan dengan/akibat dari perbuatan tergugat sebesar Rp19.173.000.

Dalam salah satu gugatannya, Mentan yang diwakili kuasa hukumnya itu menyatakan berita "Poles-poles Beras Busuk" tersebut bersifat tendensius karena isi berita terkesan mempermalukan kinerja Kementerian Pertanian.

"Ilustrasi dan judul "Poles-poles Beras Busuk' merupakan berita Tempo yang sangat menghakimi dan mencederai rasa keadilan, karena tidak didukung dengan data, fakta, sehingga belum tentu kebenarannya," ujar Chandra.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong yang hadir sebagai kuasa hukum Tempo menyatakan sidang tersebut merupakan lanjutan setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mediasi.

"Kami menghadiri sidang pembacaan gugatan karena setelah kita menempuh proses mediasi sebanyak lima kali, itu tidak berhasil," ungkap Mustafa.

Mediasi tersebut merupakan Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) yang diberikan Dewan Pers. Namun, keduanya gagal mencapai titik terang sehingga Tempo diberikan lima poin rekomendasi dari Dewan Pers.

Dari kelima poin tersebut, tiga di antaranya telah dipenuhi Tempo, yakni mengganti judul pada poster yang diunggah melalui akun media sosial Tempo, menyatakan permintaan maaf, dan melakukan moderasi konten. (ant/rpi)