Purbaya: Kita Tarik Ratusan Triliun Pajak dari Rokok, Tapi Mereka Nggak Dilindungi

Jakarta, tvOnenews.com - Peredaran rokok ilegal yang mengancam keberlangsungan industri sekaligus merugikan penerimaan negara, tak luput dari sorotan serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menegaskan pihaknya akan turun tangan langsung untuk menangani masalah rokok ilegal serta persoalan cukai dan industrinya.

Karena itu, ia menyatakan telah memberi instruksi kepada jajarannya untuk memantau praktik jual-beli rokok ilegal dan menyiapkan langkah tegas guna menertibkannya.

"Saya akan ke Jawa Timur, akan ngomong sama industrinya, saya akan lihat seperti apa sih, turun apa nggak (industrinya). Kalau misalnya turun, pasar mereka saya lindungi dalam pengertian yang online-online, yang putih  (tanpa cukai), yang palsu itu saya larang di sana," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Chatib Basri Sebut Tugas Menkeu Sebetulnya Sangat Gampang: Hanya Naikkan, Potong, Pinjam!

Eks Bos Danareksa itu menilai, industri rokok legal selama ini telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap penerimaan negara melalui cukai.

Namun keberadaan rokok ilegal justru membuat kondisi pasar menjadi timpang.

"Nggak adil, kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka enggak dilindungi market-nya, (kalau) nggak dilindungi kita membunuh industri kita," ujarnya.

Purbaya juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah terhadap industri rokok harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja.

Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu memberi contoh, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi berpotensi menekan industri dan menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Selama kita enggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh," kata dia.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tujuan kenaikan cukai bukan semata-mata menambah penerimaan negara, melainkan juga untuk mengendalikan konsumsi.

Meski begitu, pemerintah tetap harus menyiapkan solusi bagi pekerja yang terdampak.

"Tapi memang harus dibatasi yang rokok itu, paling nggak orang ngerti lah harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan kebijakan untuk membunuh industri rokok terusnya daya kerja dibiarkan tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah," imbuhnya.

Dengan demikian, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Keuangan menegaskan akan mencari titik keseimbangan untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan industri rokok legal serta melindungi pekerja di dalamnya. (ant/rpi)