Purbaya Umumkan APBN Defisit Rp321,6 Triliun per Agustus 2025, Keseimbangan Primer Masih Surplus

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit cukup besar hingga Rp321,6 triliun per 31 Agustus 2025.

Angka itu setara dengan 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit ini mencerminkan adanya tekanan pada pendapatan negara, yang hingga akhir Agustus baru mencapai Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini.

Nilai ini turun 7,8 persen dibanding periode yang sama pada 2024 yang mencapai Rp1.777,3 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tren pelemahan terlihat di hampir seluruh pos penerimaan negara, meskipun masih ada beberapa komponen yang menunjukkan pertumbuhan positif.

“Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen PDB,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca Juga

Menkeu Purbaya Ramal Era Keemasan Ekonomi RI Dimulai, Ekspansi Bisa Bertahan Sampai 2033

Pendapatan negara dari sektor perpajakan tercatat Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook, terkoreksi 3,6 persen.

Dari jumlah itu, penerimaan pajak mengalami penurunan lebih dalam sebesar 5,1 persen dengan realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari target.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook. Namun, realisasi ini merosot 20,1 persen dibandingkan periode tahun lalu.

Berbeda dengan penerimaan, realisasi belanja negara justru mencatat pertumbuhan. Hingga akhir Agustus 2025, belanja negara sudah mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook, naik 1,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat (BPP) turut tumbuh 1,5 persen dengan realisasi Rp1.388,8 triliun atau 52,1 persen dari outlook. Namun, jika dirinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami koreksi 2,5 persen dengan nilai Rp686 triliun atau 53,8 persen dari target.

Sebaliknya, belanja non-K/L terakselerasi 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook. Untuk transfer ke daerah (TKD), realisasi tercatat Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari target, naik 1,7 persen dari tahun sebelumnya.

Menariknya, meski APBN defisit, keseimbangan primer justru masih mencatat surplus sebesar Rp22 triliun.

Kondisi ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga pengelolaan fiskal, khususnya dalam mengatur pendapatan, belanja, dan utang negara. (ant/rpi)