BGN Tanggapi Ancaman Purbaya yang Mau Tarik Anggaran MBG untuk Bayar Utang, Dadan: Kami Tidak Risau

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mau ditarik Menteri Keuangan jika tidak terserap maksimal sesuai target.

Dadan menegaskan, BGN tidak khawatir dengan ancaman Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang mau mengalihkan dana MBG untuk kepentingan lain, termasuk membayar utang negara.

"Saya enggak khawatir terkait dengan itu karena penyerapan kita, Insya Allah, akan selesai, apalagi Rp71 triliun tahun ini pasti terserap," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Diketahui bahwa saat ini ada anggaran Rp9,1 triliun yang masih belum terserap oleh MBG.

Namun demikian, Dadan optimis dapat menggunakan anggaran secara maksimal karena BGN merasa telah memiliki sistem yang kuat dengan program-program yang saat ini telah berjalan.

"Meskipun ada Rp9,1 triliun masih dibintangi, belum bisa kita pakai, dan itu masih dalam proses membuka bintang," ujar Dadan.

Baca Juga

MBG Hadirkan Pekerjaan dengan Pendapatan Layak untuk Warga Lokal

"Namun kita memprediksi akan butuh tambahan Rp50 triliun. Pak Presiden sudah membuat stand by Rp100 triliun, jadi kami tidak risau yang begitu-begitu karena kami tahu apa yang harus kami lakukan," lanjutnya.

Sumber :

• Antara

Dadan menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini merupakan penggerak untuk Program MBG yang paling banyak menyerap anggaran.

Sehingga, BGN sedang mengoptimasi tata kelola masing-masing SPPG di seluruh wilayah.

"Program ini anchor atau penggerak utamanya yang bekerja di makanan dan minuman, mereka bergerak di boga, katering, restoran, kafe, itu anchor-nya Program MBG, maka sebagian besar (dana) terserap di sana," ujar Dadan.

Dadan juga menegaskan proses verifikasi mitra untuk masing-masing SPPG telah dilakukan secara profesional dalam sistem mitra.bgn.go.id.

"Memang setelah kegiatan berjalan kami melihat ada beberapa pemilik yang memang kami identifikasi, seperti orang-orang yang memang sudah kita kenal, tetapi pada proses verifikasi kami tidak melihat itu, karena kami verifikasi berbasis portal, kemudian yang verifikasi juga sekian banyak orang, sehingga berbasis kelengkapan. Jadi itu sudah dilakukan secara profesional," ucap Dadan Hindayana.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya membuka opsi realokasi anggaran MBG bila penyerapannya masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan dana tersebut mengendap hingga akhir tahun.

"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun," kata eks Bos LPS tersebut.

Sebagai catatan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025.

Program ini ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita, serta kelompok masyarakat lain melalui sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). (ant/rpi)