DPR RI Resmi Sahkan RAPBN 2026, Belanja Negara Ditetapkan Rp3.842 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir di Rapat Paripurna DPR ke-5 di Jakarta, Selasa (23/9/2025). 

“Setuju,” jawab seluruh anggota. 

Setelah itu, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

Sebelum keputusan diambil, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merincikan postur APBN 2026 yang ditetapkan.

Baca Juga

Fakta Miris Hardiknas, DPR Soroti 50% Siswa di Indonesia Belum Capai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Dia juga membacakan pendapat seluruh fraksi DPR RI yang menyatakan persetujuan terhadap RAPBN 2026.

Berdasarkan keputusan rapat, belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.

Anggaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

Rinciannya, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.510,55 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.639,19 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, PNBP Rp459,2 triliun dan hibah Rp0,66 triliun.

RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB dengan postur tersebut. 

Adapun keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.

DPR RI turut menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2026 di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

Lalu, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga ICP 70 dolar AS per barel, target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.

RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen dan Gini Ratio 0,377-0,380.

Indeks Modal Manusia dipatok 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.

Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen. (ant/nsi)