Keamanan RI Masuk Kategori Tertinggi Dunia, Investor Global Mulai Melirik! Benarkah Era Baru Investasi Dimulai?

Jakarta, tvOnenews.com — Indonesia disebut sedang berada pada momentum penting. Sejumlah data nasional dan internasional menempatkan keamanan Indonesia pada posisi yang semakin kuat, sebuah faktor yang diyakini mampu membuka pintu investasi lebih lebar. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, peningkatan stabilitas keamanan menjadi modal strategis yang tak bisa diabaikan.

Isu keamanan kembali mencuat setelah Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyoroti maraknya praktik premanisme yang masih ditemui di berbagai kawasan industri. Menurutnya, persoalan keamanan menjadi salah satu titik lemah yang membuat minat investor menurun. Dunia usaha, ujarnya, tidak mungkin berkembang jika masih menghadapi gangguan keamanan dan lemahnya kepastian hukum.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat nilai investasi yang belum terealisasi sepanjang periode 2014–2024 mencapai Rp1.500–2.000 triliun. Angka tersebut mencerminkan potensi besar yang gagal masuk ke perekonomian nasional. Todotua menjelaskan bahwa tumpang tindih regulasi, proses perizinan yang belum sepenuhnya efektif, hingga iklim usaha yang dianggap tidak kondusif, menjadi penyebab investor menunda realisasi modal mereka.

Ia menekankan bahwa praktik premanisme adalah gangguan paling krusial yang harus dibereskan. Banyak investor, kata Todotua, akhirnya memilih negara lain karena tidak yakin dengan stabilitas keamanan di Indonesia. Kondisi ini kemudian berdampak langsung pada efisiensi investasi nasional. ICOR Indonesia masih berada pada level 5,79, jauh lebih tinggi dibanding Vietnam (4,6) dan Malaysia (4,5). Semakin tinggi angka ICOR, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama.

Wakil Dekan FEB UI Kiki Verico menilai pembenahan keamanan harus berjalan paralel dengan strategi peningkatan efisiensi investasi. Ia mencontohkan keberhasilan Vietnam yang memperkuat forward participation dalam rantai pasok global sehingga mampu memproduksi barang akhir untuk ekspor dalam jumlah lebih besar. Menurutnya, Indonesia dapat mengadopsi strategi serupa dengan catatan fondasi iklim usaha sudah benar-benar kuat.

Dari perspektif politik, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa kepastian keamanan harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha. Aparat kepolisian, ujarnya, memegang peran sentral dalam menjaga ruang ekonomi dari praktik-praktik yang merugikan. Ketegasan aparat dalam memberantas premanisme dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak memberi ruang bagi tindakan yang menghambat investasi.

Peningkatan keamanan Indonesia tidak hanya terlihat pada level nasional. Data internasional turut memperkuat pandangan positif ini. Gallup Global Safety Report 2025 mencatat skor keamanan Indonesia berada di angka 89, menempatkan RI dalam daftar negara dengan kategori Very High Safety Countries. Indonesia berada sejajar dengan negara-negara yang sudah lama dikenal stabil seperti Hong Kong, Taiwan, Portugal, Jerman, UEA, hingga Kuwait.

Indeks ini menilai empat indikator keamanan utama, mulai dari kepercayaan publik terhadap polisi, rasa aman saat berjalan malam, hingga pengalaman menjadi korban pencurian atau penyerangan. Dengan skor tersebut, Indonesia menduduki posisi ke-16 terbaik dunia dalam stabilitas keamanan. CEO Gallup Jon Clifton menyebut kondisi keamanan yang membaik ini menjadi angin segar bagi negara berkembang yang ingin menarik investasi global.

Di dalam negeri, survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2% pada Oktober 2025. Angka ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat mulai merasakan perbaikan layanan keamanan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kepercayaan publik yang meningkat menjadi pondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif.Seiring keamanan yang semakin stabil, ekonomi Indonesia juga menunjukkan ketahanan moderat.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 tercatat 5,04% (y-on-y), tetap positif di tengah tekanan global yang masih bertahan. Pemerintah berharap konsistensi penegakan hukum dan penguatan keamanan dapat mempercepat masuknya investasi yang selama ini tertahan, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (nsp)