Mentan Ungkap Modernisasi Pertanian hingga Penegakan Hukum Berbuah Swasembada, Target 4 Tahun Tercapai dalam 12 Bulan
- Komdigi
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus menyampaikan kemajuan besar dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kemajuan ini dicapai di tengah tantangan cuaca ekstrem dan fluktuasi pasar global yang terus menekan sektor pertanian.
Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia diklaim berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal yang diperkirakan membutuhkan empat tahun. Pemerintah menyebut percepatan ini sebagai bukti efektivitas berbagai kebijakan yang dijalankan.
Pencapaian tersebut tidak lepas dari penguatan koordinasi lintas sektor, terutama melalui Kementerian Pertanian yang memimpin implementasi kebijakan strategis di lapangan.
Di bawah komando Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah mendorong modernisasi pertanian melalui peningkatan produksi, perbaikan tata kelola, dan penindakan tegas terhadap jaringan mafia pangan yang selama ini membebani petani dan merugikan negara.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa percepatan menuju swasembada ditopang oleh dukungan kebijakan dari tingkat tertinggi. Ia mencatat pemerintah telah menerbitkan 18-19 Instruksi Presiden dalam satu tahun terkait sektor pangan, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang besar dan terarah ini memungkinkan percepatan kebijakan, terutama di bidang produksi, pengawasan, dan distribusi,” kata Mentan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia bertema 'Satu Tahun Pembangunan Sektor Pertanian - Modernisasi Pertanian', dikutip Selasa (25/11).
Dampak kebijakan tersebut tampak pada peningkatan produksi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras hingga Oktober 2025 mencapai 31,0 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 27,3 juta ton.
Surplus 3,7 juta ton itu menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga mencatat cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman dan terus meningkat.
Meski demikian, modernisasi pertanian dinilai tidak cukup tanpa penguatan tata kelola. Selama satu tahun terakhir, Kementan bersama aparat hukum berhasil mengungkap berbagai praktik curang yang merugikan petani dan negara.
Salah satu kasus terbesar adalah temuan pupuk palsu yang didistribusikan hingga ke lingkungan kementerian, memengaruhi sekitar 100.000 hektare lahan dengan potensi kerugian mencapai Rp3,2 triliun.
"Ini bukan pupuk sampah yang masih bisa jadi pupuk organik. Ini seperti tanah biasa, hampir tidak ada haranya. Negara saja ditipu, apalagi petani," kata Amran dengan nada geram.
Selain itu, Kementan mengidentifikasi penyimpangan seperti manipulasi kualitas beras premium dan medium, pengurangan takaran minyak goreng, hingga pengurangan spesifikasi pupuk hingga 30 persen oleh oknum distributor.
Penyelidikan juga menemukan permintaan imbalan sebesar Rp27 miliar, di mana Rp10 miliar sudah berpindah tangan sebelum aparat bertindak.
Secara keseluruhan, sebanyak 75 tersangka telah diproses dari berbagai kasus di sektor pangan. Sekitar 60 pegawai Kementan juga dijatuhi sanksi administratif hingga pidana karena terlibat dalam kasus kolusi dan korupsi pengadaan.
"Kalau kita biarkan, sama dengan beternak kejahatan. Kita berkorban 75 atau 100 orang yang kami beri sanksi, tetapi menyelamatkan 286 juta orang," tegas Amran.
Dampak Efektifitas Kebijakan dan Penegakan Hukum
Sementara itu, modernisasi pertanian berjalan paralel dengan penegakan hukum. Regulasi diperbaiki, irigasi diperbaiki, pupuk berkualitas disediakan, alat mesin pertanian dan benih unggul langsung dikirim tanpa pungutan biaya.
Dampak ekonomi dari kebijakan ini terukur jelas. Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram, menambah penghasilan petani sekitar Rp65 triliun.
Kenaikan produksi 4 juta ton setara Rp60 triliun lagi. Total kenaikan pendapatan petani mencapai Rp120 triliun, sementara tambahan anggaran pertanian hanya Rp15 triliun, efisiensi delapan kali lipat yang jarang terjadi dalam kebijakan publik.
Nilai Tukar Petani (NTP) melonjak ke 124 persen, jauh melampaui target 110 persen yang dicanangkan bersama Menteri Keuangan dan Komisi IV DPR.
"Permintaan pupuk naik 20 persen karena petani bersemangat menanam. Harganya bagus, pupuknya tersedia, hasilnya nyata," kata Amran.
Untuk memastikan ketersediaan pangan jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan kawasan food estate seluas 3 juta hektare, yang tersebar di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Merauke.
Program transformasi ini mengubah pola tanam dari sekali menjadi tiga kali setahun, dengan produktivitas melonjak dari 3 ton menjadi 7 ton per hektare. Mekanisasi penuh menggunakan teknologi drone menurunkan biaya produksi hingga 60 persen. Kawasan ini dirancang dengan intensitas tanam dua hingga tiga kali setahun, sehingga berpotensi menghasilkan 10-15 juta ton gabah per musim tanam atau 20-45 juta ton per tahun.
"Kalau 3 juta hektare ini jadi dengan produksi 10 ton dan tanam tiga kali, itu 45 juta ton gabah atau 22,5 juta ton beras. Ditambah surplus sekarang 4 juta ton, artinya 20 tahun ke depan kita tidak perlu impor, bahkan bisa ekspor," jelas Amran dengan perhitungan detail.
Ia menyebutkan, program ini menarik lebih dari 30.000 anak muda terjun ke sektor pertanian modern. Testimonial petani muda di Merauke, Kalimantan, dan Aceh menunjukkan penghasilan bersih Rp20-24 juta per bulan.
Angka ini menjadi bukti bahwa modernisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadikan pertanian sebagai sektor yang menarik bagi generasi baru.
"Bagaimana mengubah mindset bahwa pertanian menjanjikan? Dengan teknologi dan penghasilan nyata," imbuhnya.
Amran menekankan, tahun depan pemerintah menargetkan swasembada komoditas lain seperti telur ayam, bawang merah, dan kedelai.
"Kalau ini selesai, pangan kita tangguh. Kalau 3 juta hektare selesai, Indonesia jadi lumbung pangan dunia," pungkas dia. (rpi)
Load more