Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Banjir di Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,8 Triliun, Di Aceh Saja Melebihi PNBP Tambang

Jakarta, tvOnenews.com - Dampak banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ternyata bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang fondasi ekonomi nasional.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bencana ini telah menimbulkan efek domino yang merembet jauh dari wilayah terdampak.

Berdasarkan perhitungan CELIOS, banjir yang terjadi berkontribusi pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp68,67 triliun, setara 0,29 persen dari total ekonomi Indonesia.

Angka ini mencerminkan betapa strategisnya posisi provinsi-provinsi di Sumatera dalam rantai pasokan nasional.

CELIOS menegaskan bahwa gangguan akibat banjir tidak hanya bersifat lokal. Arus barang konsumsi dan kebutuhan industri yang biasanya bergerak melalui Aceh dan Sumatera Utara ikut terhenti.

“Ketika satu daerah terjadi bencana hingga memutuskan transportasi, dampak bukan hanya di provinsi tersebut, namun secara nasional juga mengalami dampak negatif,” kata Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Baca Juga

Sopir Truk Pasir Keluhkan Jalan Tambang Blitar Rusak Parah Meski Bayar Pajak

Secara regional, kerugian ekonomi ikut menggunung. CELIOS memproyeksi Aceh menderita kerugian Rp2,04 triliun, Sumatera Utara Rp2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,01 triliun.

Tiga provinsi ini dinilai menghadapi pukulan bersamaan yang memengaruhi aktivitas perdagangan, distribusi logistik, hingga pendapatan rumah tangga.

Kerugian tersebut dihitung menggunakan beberapa asumsi. Mulai dari kerusakan rumah dengan nilai rerata Rp30 juta per unit, kerusakan jembatan dengan biaya pembangunan kembali Rp1 miliar, hingga hilangnya pendapatan masyarakat selama 20 hari kerja.

Kerugian lahan pertanian juga signifikan, dihitung dari harga beras Rp6.500 per kg dengan produktivitas per hektare mencapai 7 ton, serta perbaikan jalan yang diperkirakan Rp100 juta per 1.000 meter.

Menurut Bhima, titik kritis bencana bukan semata air bah, tetapi terputusnya aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat.

“Ketika terjadi bencana alam, maka akan memutus jalur distribusi dan menyebabkan perdagangan melemah. Selain itu, konsumsi masyarakat juga mengalami pelemahan karena tidak ada penghasilan selama periode bencana,” jelasnya.

CELIOS menilai banjir kali ini tidak berdiri sendiri. Bhima menyebut bencana tersebut berkaitan erat dengan degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan untuk sawit dan pertambangan. Ia menilai kontribusi kedua sektor tersebut jauh dari cukup untuk menutup kerugian ekonomi akibat bencana.

Ia mencontohkan Aceh yang merugi Rp2,04 triliun akibat banjir, jauh lebih besar dibandingkan PNBP tambang Aceh yang hanya Rp929 miliar hingga 31 Agustus 2025.

“Aceh merugi Rp2,04 triliun, lebih besar dibanding PNBP tambang Aceh Rp929 miliar hingga 31 Agustus 2025,” tegas Bhima.

Atas temuan tersebut, CELIOS mendesak pemerintah melakukan langkah tegas. Moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit dinilai sebagai keharusan.

CELIOS juga mendorong percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan model pembangunan yang mengutamakan pemulihan ekologis.

“Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis akan berulang dengan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar,” tutup Bhima. (agr/rpi)