KPPU Dorong Revisi UU Persaingan Usaha: Aturan 1999 Dianggap “Old School”

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan kebutuhan mendesak untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dinilai tidak lagi mampu menjawab kompleksitas ekonomi digital.

Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menyatakan bahwa revisi UU tersebut saat ini sudah resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan perlu segera disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar modern.

“Perkembangannya adalah saat ini sudah ditetapkan untuk undang-undang 5 tahun 1999 ini masuk ke prolegnas. 2026 juga. Jadi kita berharap undang-undang ini kan 5 tahun 1999. Sudah hampir seperempat abad ya. Lebih dari 2 dekade. Lebih dari 24 tahun,” ujar Aru di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Sumber :

• tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Aru menilai banyak aturan di UU lama yang sudah tidak relevan menghadapi tantangan ekonomi digital.

“Aturan yang ada di dalamnya mungkin bisa dikatakan old school. Sementara tantangan yang dihadapi sebenarnya disampaikan algoritma. Itu sudah sedemikan canggih. Sudah sedemikian kompleks,” tegasnya.

Ia mencontohkan perlunya pembaruan mendasar pada definisi pasar, terutama terkait pasar digital dan data.

“Contoh misalnya untuk penyusunan definisi pasar pesan-pesan. Kita mengingat supaya definisi terkait dengan pasar pesan-pesan itu termasuk juga terkait dengan data,” kata Aru.

Ia menilai konsep pasar tidak lagi cukup diukur melalui penjualan dan harga, melainkan harus memasukkan aspek data sebagai faktor dominan.

“Makanya untuk menghadapi itu KPPU sudah mengusulkan agar ada perubahan definisi terkait dengan pasar pesan-pesan,” ujarnya.

Menurut Aru, idealnya aturan mengenai pasar digital diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun selama proses tersebut belum terealisasi, KPPU mendorong revisi UU Persaingan Usaha agar mampu menangani kasus-kasus modern, termasuk kolusi algoritma dan dominasi data oleh platform digital besar.

“Sehingga ini semuanya tercapture di dalam UU pesaing usaha. Memang idealnya hal ini diatur secara khusus dalam UU itu tersendiri dalam pasar digital. Tapi kalau misalnya memang hal itu masih dalam proses, KPPU akan mencoba untuk menghasilkan itu supaya bisa lebih apa namanya, lebih baik lagi dalam menangani kasus-kasus di sektor digital,” ujarnya.

Revisi ini disiapkan untuk menyesuaikan regulasi persaingan usaha dengan kondisi ekonomi modern. Sejumlah poin penting dalam RUU Perubahan Ketiga UU Persaingan Usaha antara lain:

• Penguatan kewenangan KPPU, termasuk desentralisasi pelayanan hingga tingkat provinsi.
• Denda berbasis persentase, menggantikan nominal tetap yang dianggap terlalu kecil untuk korporasi besar.
• Perlindungan UMKM dari dominasi pemain raksasa.
• Pengaturan kolusi algoritma dan dominasi data dalam pasar digital.
• Penguatan definisi dan mekanisme pengungkapan kartel.

Dengan masuknya revisi UU Persaingan Usaha ke Prolegnas 2026, KPPU mendorong DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan agar Indonesia tidak tertinggal dalam menghadapi lanskap bisnis yang semakin dikuasai data dan algoritma. (agr/rpi)