Industri Tekstil Tertekan, AGTI Sebut Impor Bahan Baku Masih Dibutuhkan untuk Komoditas yang Belum Diproduksi Dalam Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) belum lama ini menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan industri tekstil nasional yang terus mengalami tekanan.

Pertemuan itu untuk memastikan seluruh mata rantai industri dari hulu hingga hilir, mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai. Pasalnya, industri tekstil saat ini terus mengalami tekanan akibat berbagai faktor dari dalam maupun luar negeri.

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menjelaskan bahwa jajaran Bea dan Cukai memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan industri. Salah satu perhatian utama adalah kelancaran suplai bahan baku bagi perusahaan tekstil dan garmen yang sangat bergantung pada kepastian impor.

Menurutnya, Bea dan Cukai memahami karakteristik kawasan berikat yang mayoritas dihuni perusahaan berorientasi ekspor dengan tingkat kepatuhan tinggi. Karena itu, pelaku industri berharap dukungan regulasi yang lebih sederhana, efisien, dan mampu mengikuti dinamika kebutuhan industri.

“Bea dan Cukai saat ini bergerak semakin progresif, transparan, terbuka, dan berbasis digital,” kata Anne, Rabu (10/12/2025).

Ia menilai peran Bea dan Cukai bersama kementerian lain sangat penting dalam menjamin ketersediaan bahan baku. Menurutnya, kebijakan teknis seperti rekomendasi impor dan perizinan seharusnya disusun berdasarkan kapasitas produksi aktual, bukan kapasitas terpasang, agar tidak menimbulkan kelangkaan bahan baku pada sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.

Baca Juga

Pameran Arsitektur ARCH:ID 20226 Jadi Ajang Unjuk Gigi Pelaku Industri Bahan Bangunan

Anne juga menegaskan, impor tetap dibutuhkan untuk sejumlah komoditas yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Ia mencontohkan bahwa Indonesia bukan negara penghasil kapas sehingga ketergantungan impor tidak dapat dihindari.

Kondisi serupa berlaku bagi bahan baku poliester yang masih memerlukan pasokan dari luar negeri.

Selain isu bahan baku, AGTI turut menyoroti maraknya praktik thrifting yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pelaku industri dalam negeri.

Anne menekankan perlunya koordinasi antarkementerian untuk menangani persoalan tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan sekaligus menjaga ekosistem impor tetap sehat.

“Kami tidak menolak impor. Yang kami dorong adalah pemberdayaan produsen dalam negeri agar terus tumbuh, sambil tetap membuka ruang impor sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

AGTI berharap, audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas kementerian, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran, berbasis data faktual, dan mampu memperkuat ketahanan serta daya saing industri tekstil dan garmen nasional di pasar global.