KKP Sebut Isu Udang Beku RI Ditarik FDA karena Radiasi adalah Kasus Lawas, Justru Ekspor Tahun Ini Tembus Rp3,6 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa isu soal udang beku Indonesia ditarik FDA baru-baru ini, adalah kasus lawas atau bukan temuan baru.

Badan Mutu KKP telah memiliki saluran komunikasi resmi dengan FDA selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat.

Maka apabila ada kasus temuan baru, FDA hanya akan memberikan notifikasi melalui channel resmi mereka dan diumumkan melalui website.

Hal itu ditegaskan oleh Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

“Sampai detik ini kami belum terima notifikasi apapun apalagi kasus baru. Justru kami malah terima notifikasi bahwa udang Indonesia dengan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Bebas Cesium-137 yang dikeluarkan KKP mulai memasuki pasar Amerika," ujar Ishartini.

Dia lalu menjelaskan bahwa ramainya pemberitaan penarikan udang beku oleh FDA di berbagai media itu sebenarnya adalah produk lama dari PT BMS Cikande yang memerlukan waktu yang agak lama untuk penarikan atau retur karena volume nya yang besar sampai ribuan ton.

Baca Juga

Mendag: Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus 360 Juta Dolar AS per September 2026

"Saya sudah baca rilis resmi dari FDA dan juga konfirmasi ke pelaku usaha lewat AP5I, jadi, udang yang diretur atau ditarik kembali dan diberitakan di media massa atau viral tersebut bukan kasus baru tapi sisa - sisa produk dari kasus lama udang PT BMS Cikande," rincinya.

Udang RI Sudah Masuk AS

Ishartini memaparkan, justru udang Indonesia saat ini mulai masuk lagi ke Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti sampai dengan tanggal 22 Desember 2025 sebanyak 954 kontainer dengan volume 20.454 ton senilai Rp3,6 triliun atau US$215 juta, sedang dalam perjalanan menuju AS atau on water.

Semua kontainer di atas sudah dilengkapi SMKHP Bebas Cesium-137 yang dikeluarkan oleh BPPMHKP selaku Certifying Entity yg diakui FDA.

Sebelumnya sebanyak 1.063 unit kontainer udang dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun hasil produksi berbagai Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jawa dan Lampung, lebih dulu masuk ke Amerika Serikat.

Namun ribuan kontainer udang ini bukan produk yang disertai serfikat bebas Cesium 137 karena diberangkatkan sebelum 13 Oktober 2025 sehingga tidak terkena aturan Import Alert #99-52. 

Ribuan kontainer produk udang tetap bisa masuk AS dengan pemeriksaan sangat ketat atau alternative import admissibility and screening procedures.

"Dari 1.063 unit kontainer yang telah on water saat aturan #99-52 dirilis, saat ini hampir semuanya telah tiba di berbagai pelabuhan di AS. Sebanyak 474 kontainer sudah release masuk ke pasar AS atau sekitar 44,51%, sedangkan sisanya menunggu hasil pemeriksaan oleh FDA,” terangnya.

Kebut Uji Laboratorium

Sejalan dengan penguatan diplomasi, KKP juga menargetkan pembangunan laboratorium penguji radionuklida selesai pada akhir tahun 2025.

KKP saat ini memiliki laboratorium level inernasional di Cipayung, Jakarta Timur yaitu Lab BUSPM (Balai Uji Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan-red) yang akhir tahun ini diupgrade fasilitasnya sehingga memiliki kapasitas yang terakreditasi internasional untuk pengujian radionuklida seperti Cesium-137 (Cs-137), Cobalt-60 (Co-60), Kalium-40 (K-40) serta unsur radioaktif lainnya.

Ishartini menambahkan bahwa pada Rabu 24 Desember lalu peralatan pengujian radionuklida telah tiba di Lab BUSPM Cipayung.

Spesifikasi alat tersebut sesuai dengan ketentuan FDA Amerika merupakan detektor semikonduktor yang digunakan untuk spektrometri gamma dengan resolusi energi sangat tinggi, sehingga mampu membedakan puncak-puncak energi radionuklida secara akurat seperti Cs-137, K-40, Co-60.

"Tentu kami akan berkolaborasi dan bersama - sama dengan BAPETEN selaku otoritas kompeten pengawasan ketenaganukliran dan BRIN selaku otoritas ilmiah dalam menyiapkan Lab BUSPM dengan ruang lingkup pengujian radionuklida. Operasionalisasi lab penguji radionuklida kami juga tetap dalam pengawasan dan koordinasi dengan BAPETEN dan BRIN,” pungkas Ishartini.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa quality assurance terhadap produk perikanan sangat penting bukan hanya untuk memenuhi standar internasional atau ketentuan perdagangan, tetapi juga untuk menjamin produk yang dikonsumsi aman bagi kesehatan masyarakat. (rpi)