Genjot Pemulihan Pascabencana, Danantara Targetkan Dana CSR BUMN yang Disalurkan Tembus Rp1 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah menggandeng seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghimpun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung penanganan pascabencana.

Melalui skema tersebut, anggaran yang ditargetkan mencapai Rp1 triliun untuk pembangunan hunian dan fasilitas pendukung.

"Kami pada saat ini sudah menargetkan untuk pengeluaran dari CSR seluruh BUMN kurang lebih kita anggarkan Rp1 triliun," ujar Rosan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2025).

Rosan menjelaskan, realisasi penggunaan dana CSR hingga saat ini telah mencapai sekitar Rp655 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Rumah Hunian Danantara berikut sarana pendukung, mulai dari dapur umum, toilet dan kamar mandi, musala, jaringan wi-fi, hingga area bermain anak.

Ia menuturkan, keterlibatan BUMN melalui dana CSR memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak bencana tanpa harus menunggu proses penganggaran yang panjang.

Baca Juga

Setahun Danantara, Ini Dukungan PLN untuk Pemerintah dalam Mendorong Semangat Belajar Anak Indonesia

"Dengan selesainya rumah dan juga bahan-bahan lain yang kita sudah berikan pada saat ini sudah mencapai kurang lebih Rp655 miliar. Jadi, dana itu yang sudah kami keluarkan," katanya.

Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan di atas lahan milik PTPN yang telah melalui proses pembersihan. Proyek tersebut dikerjakan oleh BUMN terkait dengan sistem kerja selama 24 jam.

Saat ini, sebanyak 600 unit hunian telah berdiri di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dan dijadwalkan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026.

Dalam tahap selanjutnya, Danantara menargetkan pembangunan total 15.000 unit hunian yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. (ant/rpi)