Rupiah Hampir Tembus Rp17.000 per Dolar AS, Jadi Ujian Kredibilitas Kebijakan Ekonomi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah sempat menyentuh level intraday sekitar Rp16.985 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2026. Angka ini bahkan lebih lemah dibandingkan posisi rupiah saat krisis moneter 1998 yang berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Yang membuat pergerakan ini menarik perhatian pasar adalah konteks globalnya. Pelemahan rupiah terjadi saat indeks dolar AS tidak sedang berada di puncak penguatan. Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa tekanan terhadap rupiah bukan hanya berasal dari faktor global, melainkan juga dipengaruhi dinamika domestik.

Bagi pemerintah, volatilitas rupiah bukan sekadar isu nilai tukar. Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 yang dicanangkan Kementerian Keuangan berpotensi terdampak jika fluktuasi rupiah terus berlanjut. Nilai tukar yang melemah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, menaikkan biaya modal, dan pada akhirnya menekan konsumsi serta investasi.

Secara historis, rupiah memang sensitif terhadap perubahan sentimen global, gejolak geopolitik, dan arah kebijakan bank sentral negara maju. Namun, kali ini terdapat kombinasi beberapa faktor domestik yang memperkuat tekanan.

Pertama, arus keluar modal asing. Sepanjang 2025, investor asing tercatat menarik dana dari pasar obligasi pemerintah Indonesia sekitar 6,5 miliar dolar AS. Kondisi ini membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter sekaligus memberi tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah.

Kedua, kekhawatiran terhadap posisi fiskal. Defisit anggaran 2025 disebut melebar hingga sekitar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati batas maksimal 3 persen. Situasi ini membuat pelaku pasar mulai menghitung ulang risiko fiskal Indonesia dalam jangka menengah.

Baca Juga

Rupiah Melemah ke Rp17.948 per Dolar AS Seiring Data Penjualan Barang Tahan Lama AS Lebih Kuat

Ketiga, munculnya isu terkait independensi bank sentral. Pasar merespons sensitif terhadap dinamika pengisian jabatan strategis di Bank Indonesia (BI), yang dinilai dapat memengaruhi persepsi terhadap konsistensi kebijakan moneter.

Selain itu, faktor musiman turut berperan. Permintaan dolar AS cenderung meningkat menjelang Ramadan untuk kebutuhan impor serta pembayaran dividen, yang kerap mempertebal tekanan jangka pendek terhadap rupiah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukan semata-mata persoalan eksternal atau domestik, melainkan hasil interaksi keduanya. Di titik inilah kualitas koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diuji.

Ada anggapan lama bahwa rupiah melemah dapat menguntungkan ekspor. Namun, dalam struktur ekonomi Indonesia saat ini, depresiasi tajam justru sering membawa dampak negatif yang lebih cepat terasa.

Pertama, inflasi impor. Industri yang bergantung pada bahan baku impor, seperti farmasi, baja, dan kosmetik, menghadapi kenaikan biaya produksi yang berpotensi diteruskan ke harga konsumen.

Kedua, biaya pembiayaan negara dan swasta. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat menyentuh sekitar 6,33 persen, tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan yield berisiko mempersempit ruang belanja produktif pemerintah.

Ketiga, tekanan terhadap stabilitas fiskal. Pelemahan rupiah meningkatkan beban subsidi energi dan kewajiban utang valas, yang pada akhirnya bisa memperbesar defisit anggaran.

Dari sisi moneter, survei ekonom memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen demi menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini sejalan dengan pendekatan pro-pertumbuhan yang menempatkan stabilitas makro sebagai fondasi utama ekspansi ekonomi.

Sejumlah langkah strategis dinilai penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan di tengah tekanan rupiah:

• Menjaga jangkar fiskal dengan tetap disiplin pada batas defisit 3 persen PDB sebagai fondasi kepercayaan investor.

• Memperkuat komunikasi kebijakan, agar pasar memahami arah pembiayaan dan prioritas belanja pemerintah secara transparan.

• Mengoptimalkan cadangan devisa yang pada akhir Desember 2025 tercatat sekitar 156,5 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai impor dan kewajiban eksternal beberapa bulan ke depan.

• Mendorong penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) di sektor korporasi agar tekanan permintaan dolar tidak bersifat reaktif dan berlebihan.

• Memperkuat koordinasi KSSK, agar stabilisasi pasar keuangan berjalan seiring dengan dukungan terhadap sektor riil.

Kesimpulannya, episode rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS menjadi ujian nyata bagi kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Respons yang dibutuhkan bukan langkah dramatis, melainkan kebijakan yang konsisten, terukur, dan berbasis kepercayaan. Dengan stabilitas makro yang terjaga, target pertumbuhan ekonomi 2026 tetap memiliki landasan yang kuat untuk diwujudkan. (ant/nsp)