Menteri PKP Dorong Papua Barat Daya Percepat Bedah Rumah dan KUR Perumahan

Ia menambahkan, tujuan utama KUR Perumahan antara lain:

• Mengembangkan sektor perumahan berbasis UMKM

• Mendukung target pembangunan tiga juta rumah nasional

• Memperluas akses pembiayaan, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan perumahan

Dengan dukungan pembiayaan tersebut, pemerintah berharap ekosistem perumahan semakin tumbuh dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan Papua Barat Daya dapat segera mengakses program-program tersebut, Menteri PKP meminta pemerintah provinsi menyiapkan seluruh persyaratan administratif, termasuk data wilayah sasaran dan calon penerima manfaat. Kelengkapan data dinilai krusial agar program dapat segera dieksekusi di lapangan.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi audiensi bersama Menteri PKP dan jajaran. Ia menyebut pertemuan tersebut memberikan banyak informasi penting terkait arah kebijakan pemerintah pusat di sektor perumahan.

“Dalam pertemuan tadi, kami mendapatkan banyak informasi penting terkait program perumahan dan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang beruntung,” ujar Elisa.

Baca Juga

13.123 Warga Perbatasan Lolos Verifikasi Program Bedah Rumah 2026, BNPP Kebut Pemenuhan Target RTLH

Ia optimistis Papua Barat Daya akan memperoleh bagian dari program nasional tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, segera menyiapkan lokasi pembangunan serta melakukan pendataan terhadap masyarakat yang layak menerima bantuan perumahan.

“Kami akan mempersiapkan lokasi serta mendata masyarakat yang layak menerima bantuan. Setelah itu kami akan kembali bertemu Menteri untuk mempresentasikan kebutuhan dan kesiapan Papua Barat Daya,” katanya.

Elisa berharap, meskipun program bantuan perumahan bersifat nasional, Papua Barat Daya dapat menjadi salah satu daerah prioritas penerima manfaat, mengingat masih tingginya kebutuhan hunian layak di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan pesisir dan permukiman berkembang.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan perumahan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal melalui dukungan pembiayaan berbasis UMKM di sektor perumahan. (ant/nsp)