Hashim Sebut Proyek 80 Kapal Pertamina yang Dicanangkan Prabowo Harus Dibangun Dalam Negeri

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mulai mengunci arah kebijakan strategis industri maritim nasional. Rencana pengadaan puluhan armada kapal milik PT Pertamina tidak lagi sekadar wacana bisnis, melainkan diarahkan menjadi instrumen kebangkitan galangan kapal dalam negeri.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung kepala negara. Ia menyebut pengadaan kapal Pertamina wajib dikerjakan industri nasional.

“Ada, itu kaitan itu (proyek 80 kapal Pertamina). Itu memang gagasan itu lahir waktu itu ada petunjuk beliau waktu itu Presiden terpilih. Dan ini sekarang ada petunjuk agar semua kapal yang diperlukan untuk Pertamina itu harus dibangun di dalam negeri. Itu petunjuk, itu perintah,” ujar Hashim usai acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Program tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah meminta Pertamina membeli sekitar 80 kapal dari galangan domestik. Langkah ini diambil di tengah kondisi industri perkapalan nasional yang tertekan biaya produksi tinggi hingga membuat banyak galangan kolaps, sementara armada Pertamina sendiri mulai menua—dari sekitar 300 kapal, puluhan di antaranya berusia lebih dari 30 tahun dan harus segera diganti.

Namun pemerintah tidak memberi karpet merah tanpa syarat. Hashim menegaskan industri galangan tetap harus efisien dan kompetitif.

“Tapi dengan syarat bahwa harga harus kompetitif. Galangan kapal dalam negeri jangan pasang harga seenaknya, harus kompetitif. Tapi supaya bisa kompetitif, kan nanti komponen-komponen, suku cadang, dan ini sebagainya itu kan juga harus kompetitif harganya,” katanya.

Baca Juga

Sinergi Serikat Pekerja dan Pemantau Migas: Dorong Penguatan Kedaulatan Energi Melalui Penataan Regulasi

Masalahnya, hambatan terbesar bukan pada pembuatan badan kapal, melainkan komponen. Ia menyebut struktur biaya kapal justru didominasi perangkat pendukung.

“Nah, contoh mesin kapal. Mesin kapal di Indonesia ternyata belum ada pabrik mesin kapal yang bisa membangun sesuai dengan permintaan dari kapal-kapal Pertamina dan lain-lain. So ini kita merangsang pabrik-pabrik mesin kapal yang ternama untuk bangun di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hashim, pemerintah kini mulai membuka peluang investasi, baik penanaman modal langsung maupun kerja sama dengan lembaga investasi nasional.

“Kita sudah mulai ada pembicaraan, apakah lagi investasi langsung atau mungkin dari mereka juga bisa investasi bersama Danantara misalnya. Nah mereka bisa nanti membangun dan ini ada ekosistem galangan kapal itu sangat-sangat penting,” kata dia.

Ia menekankan bahwa membangun kapal tidak sekadar soal baja dan konstruksi, melainkan industri manufaktur besar yang melibatkan rantai pasok luas.

“Bangun kapal dengan besi baja itu satu, tapi itu hanya 30 persen ya, ada 70 persen dari harga kapal itu dari komponen. So ini harus ada petunjuk pemerintah proaktif untuk merangsang kegiatan dalam negeri. Ini ada kaitan memang,” jelasnya.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar pengadaan armada, tetapi mencoba memaksa lahirnya ekosistem industri maritim nasional—dari galangan, manufaktur mesin, hingga rantai pasok komponen—agar Indonesia tak lagi bergantung pada kapal impor. (Agr/rpi)