Prabowo Canangkan “The New Indonesia”: Tidak Boleh Ada Korupsi, Patuhi Hukum Tidak Ada Kompromi

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI, Prabowo Subianto, mencanangkan “The New Indonesia” yang terbabas dari praktik korupsi, di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, para duta besar negara sahabat, petinggi Danantara, serta kalangan pengusaha.

Ia menegaskan pemerintahannya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi penyelewengan, manipulasi, maupun kebocoran anggaran, seraya mengaitkan pemberantasan korupsi dengan stabilitas negara dan kepercayaan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

“Kita harus bersihkan, kita harus ada The New Indonesia, harus tidak boleh ada korupsi. Untung kita masih, negara kita negara demokrasi kan, demokrasi agak demokrasi ya, agak ya lumayan lah demokrasi kita, kalo gak ada demokrasi gue gak jadi Presiden,” ucapnya.

Ia juga menanggapi tudingan sebagian pihak yang menilai pemerintahannya berpotensi otoriter jika terlalu keras terhadap koruptor. Menurutnya, langkah tegas justru diperlukan, namun tetap dalam koridor demokrasi.

“Jadi jangan ini loh, kelompok-kelompok selalu mengeluh Indonesia begini lah, Prabowo otoriter, tapi kalau ditanya rakyat jangan bener-bener sedikit-sedikit otoriter untuk melawan koruptor-koruptor itu tapi kita demokrasi, masih moderat… Waduh, ada banyak lagi Dubes negara Barat lagi, I’m completely democratic,” ucapnya.

Baca Juga

Fakta Mencengangkan di Balik Viralnya Aipda Vicky yang Dimutasi Karena Ungkap Kasus Korupsi

Prabowo menekankan, penegakan hukum harus berjalan tegas sekaligus adil. Ia tidak ingin hukum dipakai sebagai alat politik.

“Jadi kita bertekad, saya bertekad, patuhi hukum tidak ada kompromi, kita harus tegakkan hukum dengan baik tapi tidak boleh ada miscarriage of justice, tidak boleh hukum jadi alat kerjain lawan politik, tidak boleh dan saya tidak mau dan saya buktikan saya berani abolisi amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” paparnya.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi syarat mutlak stabilitas nasional. Tanpa pemerintahan yang bersih dan adil, kesejahteraan rakyat sulit tercapai.

“Dan saya sebagai pemegang mandat rakyat saya bertanggung jawab, saya ingin ada rule of lawkepastian hukum, hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita, rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil, ini syarat dari keberhasilan suatu negara,” tuturnya.

Ia bahkan mengaitkan komitmen itu dengan pelajaran sejarah.

“Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah bersih dan adil, saya bertekad membangun pemerintah bersih adil,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu poros utama pemerintahan Prabowo, sekaligus pesan kepada birokrasi dan pelaku usaha bahwa penegakan hukum ke depan diarahkan lebih tegas namun tetap berada dalam kerangka demokrasi dan kepastian hukum. (agr/rpi)