Pertamina Paparkan Strategi Swasembada Energi dan Penguatan Ekonomi Rakyat, Begini Respons DPR

Jakarta, tvOnenews.com - PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung visi Asta Cita Pemerintah, terutama dalam mewujudkan swasembada energi dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui kolaborasi berkelanjutan.

Hal itu disampaikan jajaran direksi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada 11 Februari 2026 di Jakarta.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan perusahaan terus memperkuat perannya sebagai penyedia energi nasional.

Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus membenahi struktur bisnis agar lebih adaptif dan efisien.

Salah satu strategi utama adalah integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream. 

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat rantai pasok, mendorong efisiensi operasional, serta menjaga ketahanan distribusi energi dalam jangka panjang.

Baca Juga

Negara Dirugikan Rp285 T, Riva Siahaan Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

“Melalui dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional,” ujar Simon, dikutip Jumat (13/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Pertamina juga memaparkan kontribusinya dalam penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Selain itu, BUMN energi ini juga terlibat dalam Program Koperasi Desa Merah Putih untuk memperluas akses energi di tingkat desa dan memperkuat ekosistem distribusi.

“Pertamina melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar program berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Simon.

Isu distribusi BBM subsidi turut menjadi perhatian Komisi VI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengungkap temuan saat inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam kunjungan tersebut, ditemukan antrean truk beroda 10 yang hendak mengisi Solar Subsidi.

Setelah ditelusuri, kendaraan tersebut seharusnya menggunakan Solar Industri dan tidak berhak menerima subsidi.

Berdasarkan ketentuan, Solar Subsidi diperuntukkan bagi angkutan umum dan kendaraan pengangkut bahan pokok tertentu.

“Antrean sengaja dilakukan bukan karena pasokan atau pelayanan Pertamina kurang, namun mereka sengaja mengantri untuk mengambil selisih dari harga solar subsidi. Sehingga, berapapun (Solar Subsidi) yang dikirim Pertamina, pasti akan habis,” ujar Nurdin.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, atas respons cepat Pertamina dalam memastikan distribusi energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.