Bahlil Tegaskan Mineral Kritis Tetap Wajib Hilirisasi Meski Ada Deal dengan AS, Ekspor Mentah Tetap Ditutup

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan komoditas mineral kritis tetap harus melalui proses hilirisasi, meskipun Indonesia menjalin kesepakatan dagang mineral strategis dengan Amerika Serikat (AS).

Bahlil menyampaikan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan lonjakan kebutuhan global terhadap mineral kritis, Indonesia kembali menegaskan posisi strategisnya di tingkat internasional.

Momentum itu menguat setelah pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang mempererat kemitraan kedua negara.

Bahlil menekankan, bagi Indonesia, kerja sama tersebut bukan sekadar perjanjian perdagangan. Kesepakatan itu merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan kekayaan mineral kritis tidak diekspor dalam bentuk mentah.

Ia menegaskan, setiap peluang investasi yang muncul dari ART harus berujung pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Bahlil, Indonesia tetap menganut prinsip ekonomi bebas aktif dengan memberikan kesempatan investasi yang setara bagi seluruh negara, termasuk AS. Namun, seluruh proses harus tetap mengikuti regulasi nasional.

Baca Juga

Bahlil Lahadalia Rangkap Jabatan, Akademisi Nilai Bisa Percepat Hilirisasi hingga Kemandirian Energi

"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk, dalamnya ada investasinya," tutur Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Washington, AS, Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Ia kembali menegaskan, tidak ada perubahan kebijakan terkait larangan ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap konsisten menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak berencana membuka ekspor bahan mentah.

"Jadi, katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi," tegas Bahlil.

Sebagai contoh, Bahlil menyinggung investasi yang telah direalisasikan PT Freeport Indonesia melalui pembangunan smelter tembaga dengan nilai hampir 4 miliar dolar AS, yang disebut sebagai salah satu fasilitas terbesar di dunia.

Menurutnya, pola investasi serupa dapat diterapkan untuk pengembangan mineral kritis lain seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan asal AS. 

Skema pertama berupa penawaran langsung untuk kegiatan eksplorasi. Skema kedua melalui kemitraan atau joint venture dengan badan usaha milik negara (BUMN).

"Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," sambungnya.

Meski membuka peluang bagi AS, Bahlil menegaskan Indonesia tidak membatasi kerja sama hanya pada satu negara. Pemerintah tetap memberi ruang kepada negara lain untuk berinvestasi di sektor mineral kritis.

Ia menekankan kebijakan tersebut tidak bersifat eksklusif, melainkan berlandaskan prinsip keterbukaan dan keadilan bagi seluruh mitra strategis.

"Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment saja," jelas Menteri ESDM. (ant/rpi)