Nominalnya Nggak Main-main! APBN 2026 Kucurkan Rp 335 Triliun untuk MBG, Target 82,9 Juta Penerima

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026. Nilainya tak main-main, mencapai Rp 335 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan alokasi pada 2025 yang sebesar Rp 71 triliun dengan cakupan 17,9 juta penerima. Kenaikan signifikan ini menunjukkan skala perluasan program yang dirancang menjadi salah satu tulang punggung kebijakan sosial pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.

Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Lembaga ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program strategis tersebut, dengan porsi anggaran terbesar difokuskan untuk pemenuhan gizi masyarakat.

Pagu BGN Tembus Rp 268 Triliun

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pagu anggaran lembaganya pada 2026 tercatat sebesar Rp 268 triliun.

“Untuk tahun 2026 pagu anggaran kita sudah tercatat Rp 268 triliun di mana 95,4% adalah untuk program pemenuhan gizi nasional. Untuk MBG-nya senilai Rp 248 triliun, kemudian non-MBG Rp 7,457 triliun,” ujar Dadan.

Baca Juga

Polemik Anggaran BGN, Mahasiswa Nilai Belanja Motor Tak Tepat Sasaran

Pagu tersebut sebagian besar memanfaatkan pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang secara keseluruhan didesain mencapai Rp 470,46 triliun. Anggaran pendidikan itu tetap disalurkan melalui 23 kementerian/lembaga seperti tahun sebelumnya.

Menariknya, BGN menjadi penerima terbesar dalam distribusi anggaran pendidikan 2026. Nilainya mencapai Rp 223,55 triliun atau setara 47,51% dari total pagu pendidikan nasional. Angka ini melonjak drastis dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang hanya sebesar Rp 56,8 triliun.

Rincian Fungsi dan Jenis Belanja

Dari total pagu BGN, sebesar 83,4% atau sekitar Rp 223,5 triliun dialokasikan ke fungsi pendidikan. Sementara itu, 9,2% atau Rp 24,7 triliun masuk ke fungsi kesehatan, dan 7,4% atau Rp 19,7 triliun dialokasikan untuk fungsi ekonomi.

Jika dilihat dari struktur belanja, komposisinya didominasi belanja barang sebesar 97,7%. Sisanya terdiri dari belanja pegawai 1,4% dan belanja modal 0,9%.

Besarnya porsi belanja barang mencerminkan fokus pada operasional program, terutama penyediaan makanan bergizi dan distribusinya ke para penerima manfaat di berbagai daerah.

Alokasi untuk Anak Sekolah hingga Ibu Hamil

Dadan menjelaskan, sebagian besar anggaran MBG difokuskan kepada anak sekolah sebagai penerima manfaat utama. Nilainya mencapai Rp 34,49 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita melalui skema bantuan pemerintah (banper) senilai Rp 3,18 triliun.

Tak hanya untuk konsumsi langsung, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung sistem pelaksanaan program. Di antaranya belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 3,9 triliun, digitalisasi MBG Rp 3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 280 miliar.

Untuk aspek pengawasan, disiapkan dana sekitar Rp 700 miliar yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Total anggaran pemantauan dan pengawasan bahkan mencapai Rp 801 miliar, dengan sebagian besar melalui skema swakelola tipe II bersama BPOM.

Sementara itu, Rp 412,5 miliar dialokasikan untuk penguatan sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik.

Koordinasi hingga Reserve Output

Untuk kebutuhan koordinasi penyediaan dan penyaluran makanan, termasuk pembayaran gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap SPPG, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,8 triliun.

BGN juga mencatat adanya anggaran penyediaan dan penyaluran sebesar Rp 1 triliun, sistem dan tata kelola Rp 145 miliar, serta promosi dan pemberdayaan masyarakat Rp 338 miliar dalam skema program pendukung lainnya.

Tak kalah besar, anggaran dukungan manajemen tercatat mencapai Rp 12 triliun. Namun dari jumlah tersebut, Rp 4,9 triliun masuk kategori reserve output (RO) khusus yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh arahan langsung dari Presiden.

“Jadi ada blok anggaran yang Rp 4,9 triliun dan kita bisa gunakan kalau kita sudah bisa minta persetujuan kepada presiden lewat ratas,” jelas Dadan.

Lonjakan Anggaran yang Jadi Sorotan

Kenaikan anggaran MBG dari Rp 71 triliun pada 2025 menjadi Rp 335 triliun pada 2026 menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan APBN tahun depan. Lonjakan ini sejalan dengan perluasan target penerima yang melonjak lebih dari empat kali lipat.

Dengan cakupan 82,9 juta penerima, program MBG diproyeksikan menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah anggaran negara, khususnya dalam sektor pemenuhan gizi dan pendidikan.

Besarnya alokasi dana sekaligus menjadi ujian tata kelola dan efektivitas implementasi di lapangan. Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan, digitalisasi, serta pemanfaatan data lintas kementerian akan menjadi kunci agar anggaran ratusan triliun rupiah tersebut benar-benar berdampak pada perbaikan status gizi masyarakat Indonesia. (nsp)