Pemerintah Tambah TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar, Kasatgas Tito Dorong Percepat Pemulihan

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memastikan adanya tambahan dana Transfer ke Daerah bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. 

Nilai tambahan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp10,6 triliun dan ditujukan untuk mempercepat proses pemulihan.

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Surat Edaran mengenai Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah dari tiga provinsi secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Penambahan TKD tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.

“Kita ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi bencana Sumatera,” ujarnya.

Baca Juga

Data Bansos Dirombak, Status Desil Warga Bisa Berubah? Ini Penjelasan Mendagri

Ia menjelaskan, Presiden memutuskan tambahan anggaran tidak hanya diberikan kepada wilayah yang terdampak langsung.

Seluruh kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh turut menerima tambahan dana, termasuk daerah yang tidak mengalami dampak langsung.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujarnya.

Kebijakan tersebut kini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59 Tahun 2026. Mendagri juga menerbitkan surat edaran untuk mengatur aspek teknis pemanfaatannya. “Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Presiden meminta agar dana tambahan digunakan secara optimal untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi daerah yang tidak terdampak langsung, anggaran dapat dimanfaatkan untuk mitigasi dan pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan, bendungan, serta infrastruktur yang berpotensi rawan.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya. (rpi)